advertisements
advertisements
BANTEN MagzRegional

Penjabat Gubernur Pastikan Kesiapan Bappeda pada Musrembang Provinsi Banten

×

Penjabat Gubernur Pastikan Kesiapan Bappeda pada Musrembang Provinsi Banten

Sebarkan artikel ini
Jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar. (dok. bantenprov.go.id)

Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar memantau persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, baru-baru ini.

“Pagi ini kita langsung rapat di Bappeda kaitannya dengan persiapan agenda 2025, beberapa di antaranya persiapan Musrembang,” ungkapnya.

Pada Musrembang nanti, lanjut Al Muktabar, ada beberapa hal yang menjadi konsen utama pemerintah seperti peningkatan pendidikan, infrastruktur secara umum serta pelayanan dasar lainnya. “Itu basis yang akan kita gulirkan dalam Musrembang.”

Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus berupaya untuk hadir dalam layanan pendidikan yang semakin berkualitas, karena penting dilakukan untuk menjawab agenda Indonesia Emas 2045.

Provinsi Banten secara khusus mempunyai modal bonus demografi, dengan mempunyai relevansi kuat dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Kita memperkuat SDM itu salah satunya dengan sistem pendidikan vokasi, dimana setiap siswa dibekali kemampuan atau skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Dengan begitu, lulusan kita diharapkan bisa sepenuhnya terserap oleh dunia kerja dan itu bisa mengurangi angka pengangguran,” ujarnya.

Terkait dengan infrastruktur dalam arti luas, lanjut Al Muktabar, terus ditingkatkan, karena dengan infrastruktur yang baik, maka akses perekonomian masyarakat akan semakin mudah sehingga itu bisa mengurangi angka kemiskinan.

“Kalau semuanya sudah terbuka, semuanya mempunyai peluang ekonomi,” tegasnya.

Terkait dengan kebijakan Work From Home (WFH) kepada ASN, diakui Al Muktabar itu merupakan pilihan bagi dinas, terutama bagi yang belum bisa masuk kantor sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

“Mereka bisa mengajukan WFH, tetapi tentu dengan output kinerja yang jelas. Prinsipnya kita patuh pada ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Menpan RB,” ungkapnya.

Turut hadir dalam kesempatan itu Kepala Bappeda Provinsi Banten Mahdani, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tabrani, Kepala PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan dan Kepala Dinas Kesehatan Ati Pramudji Hastuti. BIG

Facebook Comments Box