Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Sumarno meminta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bidang kesehatan untuk mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
“BLUD harus lebih mengedepankan profesionalisme dalam pelayanan. Sehingga layanannya menjadi lebih cepat, tepat, dan murah,” kata Sumarno di sela Forum Group Discussion (FGD) bertema Arah Kebijakan BLUD Kesehatan di Provinsi Jateng di Grhadhika Bhakti Praja, Senin (10/6/2024).
Sumarno menjelaskan, BLUD diperbolehkan untuk menggunakan pendapatannya untuk membiayai operasionalnya secara langsung, sehingga layanan yang diberikan bisa lebih efektif dan efisien.
“Konsep efisiensi juga penting diterapkan di BLUD, supaya dalam hal pendapatan bisa mandiri. Sehingga, dapat menggunakan pendapatan secara optimal dan tidak banyak subsidi dari APBD,” ujar jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jateng Muhdi menambahkan, berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) periode November 2023, Jateng memiliki potensi belanja BLUD senilai Rp3,91 triliun.
“Hal ini menunjukkan BLUD di Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat besar, untuk dapat berkontribusi mengungkit perekonomian lokal dan nasional,” ungkapnya.
Disebutkan, dari total BLUD di Indonesia sebanyak 5.040 unit, 531 unit di antaranya berada di Jateng, sehingga diharapkan BLUD dapat mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk menambah pendapatan.
Muhdi menjelaskan, berdasakan profilling BLUD tahun 2023, terdapat beberapa isu yang memerlukan tindak lanjut, di antaranya perlu penajaman pemahaman pemerintah daerah mengenai arah kebijakan dan tujuan pembentukan BLUD.
“Selain itu, masih banyak dijumpai bendahara atau pengelola uang BLUD, yang perlu meningkatkan pengetahuan dalam aspek perpajakan,” jelas Muhdi. BIG
