Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menggandeng sekolah – sekolah swasta untuk menerima siswa kurang mampu melalui penyediaan beasiswa pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025.
Langkah ini merupakan respons atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri dibanding dengan jumlah kelulusan.
Wali Kota Semarang AgustinaWilujeng Pramestuti meminta Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk menyusun skema yang menyasar siswa kurang mampu untuk bersekolah di sekolah swasta.
“Nanti misal SPP dibayar Pemkot, tapi kita enggak bisa intervensi sekolah swasta. Saya minta ke Kepala Dinas untuk minta slot, biar bisa pakai beasiswa, karena harus ada gotong royong dengan skema khusus ini,” katanya di sela kegiatan Ngopi Bareng (Ngobrol Penting Bersama Stakeholder Pendidikan Kota Semarang), Jumat (7/3).
Sebagai program 100 hari menjabat Wali Kota Semarang, Agustina bertekad membuat iklim kondusif pada SPMB tahun ini.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya menghitung daya tampung sekolah negeri dibandingkan dengan jumlah lulusan.
“Harus melibatkan sekolah swasta, kalau dilihat daya tampung dan jumlah lulusan tentu tidak sebanding,” jelasnya.
Agustina menambahkan, biaya menjadi masalah utama orang tua enggan menyekolahkan anak di sekolah swasta.
Untuk itu, lanjutnya, harus ada peran pemerintah, karena sekolah swasta juga merupakan mitra penyelenggaraan pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa.
“Saya yakin ada solusi, karena problemnya nggak mau di swasta karena kan mahal, nah sekolah swasta harus dijadikan mitra untuk menyelenggarakan pendidikan, salah satunya dengan beasiswa,” ujar Agustina.
Nantinya, Dinas Pendidikan akan melakukan perhitungan dan pemetaan anggaran, serta jumlah siswa kurang mampu yang bisa mendapatkan beasiswa di sekolah swasta.
Agustina memastikan, anggaran yang dibutuhkan tidak hanya diambil dari APBD Pemkot Semarang.
“Ini masih dihitung, kebutuhannya berapa, nanti tidak hanya dari APBD, tapi kita bisa nembung ke provinsi, pengusaha untuk CSR secara khusus, yakni beasiswa,” tuturnya.
Agustina menyampaikan bahwa, program ini diprioritaskan kepada anak tidak mampu, pasalnya dia tidak ingin ada anak putus sekolah, karena kesulitan biaya.
“Sekolah gratis yang sudah ada, kalau baik ya dilanjutkan, kalau kurang ya ditambal. Intinya nggak boleh ada anak yang tidak sekolah karena biaya,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bambang Pramusinto menjelaskan, pihaknya telah memiliki sejumlah rancangan konsep terkait kesempatan bagi siswa tak mampu untuk bersekolah di sekolah swasta dengan beasiswa.
Dia mengakui bahwa telah melakukan pemetaan jumlah anak yang bisa mendapatkan bantuan dan nantinya skenario bantuan tidak hanya berbasis dari APBD, tapi juga diambil dari bantuan CSR.
“Ada petunjuk dari Bu Wali, kalau nggak bisa masuk di negeri dan kurang mampu, bisa ke sekolah swasta dengan skema atau fasilitasi beasiswa,” jelasnya. BIG
