Wakil Gubernur (Wagub) Daerah Khusus Jakarta Rano Karno menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jakarta Tahun Anggaran 2025.
Raperda ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif atas perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah sekolah swasta gratis.
Wagub Rano menjelaskan, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tengah menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan program di 40 sekolah swasta yang tersebar di lima wilayah kota administrasi sebagai proyek percontohan.
Program ini menjadi salah satu prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Wagub Rano menegaskan bahwa kenaikan operasional RT/RW dan dasawisma akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemprov Jakarta akan melakukan pengawasan ketat agar alokasinya tepat sasaran.
“Terkait penanganan kemacetan dan pengelolaan transportasi publik, Pemprov Jakarta terus mengembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD), menyediakan sarana transportasi umum massal, serta mendorong pemanfaatan fasilitas park and ride,” tuturnya saat Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, baru – baru ini.
Wagub Rano menambahkan, untuk mengatasi kemacetan, Pemprov Jakarta menerapkan strategi komprehensif melalui pendekatan push and pull strategy.
Selain itu, Pemprov Jakarta juga memperkuat layanan transportasi laut antarpulau, khususnya di wilayah Kepulauan Seribu.
Upaya tersebut meliputi pengembangan lintasan kapal feeder, layanan kapal pariwisata dan penambahan armada kapal untuk mendukung mobilitas, serta pariwisata, termasuk kapal sekolah.
Untuk penanggulangan banjir, Pemprov Jakarta terus meningkatkan kapasitas sungai melalui pengadaan tanah sesuai ketentuan perundang – undangan, berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait normalisasi segmen sungai dan melakukan pengurasan dan pengerukan sedimen di saluran drainase.
Adapun untuk menangani dampak banjir rob di wilayah pesisir, Pemprov DKI berkomitmen melanjutkan pembangunan tanggul pantai Fase A dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dengan skema multiyears.
Selain itu, pembangunan waduk, situ dan embung juga dilakukan di berbagai lokasi strategis untuk menampung air sebagai pengendali banjir sekaligus sumber air baku.
Terkait dengan pendapatan daerah, Wagub Rano menyampaikan bahwa Pemprov Jakarta telah melakukan perhitungan target secara realistis dan mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang potensial.
Belanja daerah juga dialokasikan untuk pembangunan gedung sekolah, peningkatan layanan kesehatan, pendirian 267 Koperasi Kelurahan Merah Putih, pengelolaan sampah, penanganan stunting dan pelestarian budaya Betawi.
“Dalam hal penyertaan modal daerah (PMD), kami pastikan agar PMD dapat memberikan manfaat ekonomi dan mendukung keberlanjutan dan pemberdayaan BUMD dalam membangun Jakarta,” jelasnya. BIG
