Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah melalui Monitoring, Controlling Surveillance For Prevention (MCSP) di Aula Husni Hamid, baru – baru ini.
Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan apresiasinya atas kedatangan jajaran KPK di Kabupaten Karawang.
Dia berharap, dengan adanya kegiatan ini mampu memperkuat komitmen dalam penyelenggaraan Tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan.
“Selamat datang di Kabupaten Karawang, besar harapan dengan hadirnya bapak dan jajaran ini bisa memberikan pencerahan kepada kami terkait tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka,” ujarnya.
Menurutnya, Pemkab Karawang terus berkomitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, yang lebih baik lagi menuju Karawang Maju.
“Kami sudah melakukan langkah-langkah yang menjadikan aspirasi masyarakat, dalam mewujudkan tata kelola pemerintah lebih baik lagi, lebih maju sesuai dengan tagline kami Karawang Maju,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama menuturkan, pihaknya hadir untuk memberikan evaluasi terhadap langkah pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi melalui perbaikan tata kelola dan bersinergi dalam membangun daerah dan melayani masyarakat.
Dia juga mengapresiasi terkait kenaikan skor MCSP Kabupaten Karawang menjadi 94,54 yang menempatkan Karawang di posisi kedua tertinggi di Jawa Barat.
“Kami meminta tetap konsisten dalam perbaikan tata kelola baik itu perencanaan, penganggaran, barang dan jasa termasuk manajemen ASN. Harapannya, respon terhadap langkah ini dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh internal juga bahwa itu hal baik dan bermanfaat untuk Kabupaten Karawang dan ini telah disanggupi oleh Bupati Karawang,” tuturnya.
MCSP merupakan sistem yang dikembangkan KPK sebagai sarana untuk melakukan pengawasan maupaun langkah-langkah perbaikan pada delapan area intervensi, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pajak daerah, manajemen ASN, serta pengawasan APIP.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Wakil Bupati Karawang, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, para staf ahli, para Asisten Daerah, para kepala perangkat daerah, kecamatan dan kepala desa, serta tamu undangan lainnya. BIG
