Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) memutakhirkan sistem digitalisasi pengelolaan pajak menjadi lebih modern, terintegrasi dan efisien untuk mempermudah wajib pajak, mengurangi beban administratif, serta menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, ketergantungan pada dana transfer pusat masih tinggi, sedangkan ruang fiskal daerah terbatas.
“Kami tidak bisa lagi mengandalkan cara – cara manual yang lambat dan rawan ketidakteraturan,” ujarnya di Padang, belum lama ini.
Dia menegaskan, keberhasilan dalam digitalisasi tersebut membutuhkan dukungan kabupaten/kota, instansi vertikal, perbankan dan masyarakat.
Saat ini, PAD Sumbar masih didominasi pajak daerah, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Pemprov Sumbar terus memberikan stimulus, termasuk program pemutihan PKB, yang sudah menghapus tunggakan lebih dari 106.000 kendaraan dan menambah pendapatan Rp46,28 miliar sejak 25 Juni 2025.
Sementara itu, Kepala Bapenda Sumbar Syefdinon menyebutkan tantangan utama pengelolaan pajak bukan hanya potensi yang belum tergali, tapi juga sistem yang masih konvensional.
Menurutnya, High Level Meeting menjadi forum yang efektif untuk menyatukan langkah lintas sektor, membahas integrasi data, penguatan infrastruktur digital, dan harmonisasi regulasi.
Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol M. Reza Chairul Akbar Sidiq menambahkan, PKB sebagai sumber PAD strategis yang akan semakin optimal dengan dukungan sistem digital.
Pada kesempatan itu digelar Gebyar Pajak dan High Level Meeting yang dihadiri oleh perwakilan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Danrem 032/Wirabraja Bukit Barisan, Bupati dan Wali Kota se-Sumbar, serta Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumbar.
Selain itu, juga hadir Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, Direktur Utama Bank Nagari, Kepala Kantor Wilayah DJP Sumbar, Kepala Kantor Wilayah DJPb Sumbar, Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Sumbar, Kepala OPD Provinsi Sumbar, dan Direktur Utama Jamkrida Sumbar. BIG
