Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus memastikan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional stabil untuk mengendalikan inflasi.
Selain itu, Pemprov Banten menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Bulog untuk memastikan distribusi beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berjalan lancar di seluruh Banten.
Pendistribusian beras SPHP dari Bulog disaksikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, baru – baru ini.
Berkat intervensi pendistribusian beras SPHP dari Bulog harga beras dapat terjaga ketat Rp12.000/kg atau Rp60.000/kemasan ukuran 5 kg.
“Intervensi ini berhasil menjaga harga beras di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Kami berterima kasih kepada Badan Pangan Nasional dan Bulog yang sudah bekerja maksimal,” katanya.
Mendagri menjelaskan, cadangan beras aman sampai akhir Desember 2025. Saat ini cadangan beras lebih dari 4 juta ton dan 1,3 juta ton sudah dialokasikan untuk intervensi pasar.
Presiden mengamanatkan untuk mewanti – wanti agar harga tetap menguntungkan petani, tidak memberatkan masyarakat, jangan ada permainan harga/main curang, seperti penimbunan atau pengoplosan beras/melebihi HET, serta terdapat pidana apabila melanggar Undang – Undang Perlindungan Konsumen.
Dirut Bulog Mayjen TNI A, Rizal Ramdhani menuturkan, masyarakat tidak perlu hawatir, beras SPHP layak konsumsi, bersih, sehat tanpa kutu dan kotoran.
Penjualan juga diawasi menggunakan aplikasi berbasis KTP agar terkontrol. Selain itu, kualitas beras sangat terjaga melalui proses fumigasi dan perawatan gudang secara rutin.
Terdapat tujuh jalur distribusi beras SPHP, yakni pedagang, pasar, Koperasi Desa Merah Putih, instansi pemerintah, TNI, Polri, dan ritel modern.
Gubernur Banten Andra Soni menuturkan bahwa distribusi harus tepat sasaran agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
“Distribusi harus tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tuturnya. BIG
