Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menekankan percepatan reaktivasi kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar warga miskin, khususnya yang tengah menjalani perawatan atau mengidap penyakit kronis, tidak kehilangan akses layanan kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Bupati saat memimpin rapat koordinasi (rakor) secara daring bersama camat, kepala desa, kepala puskesmas dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kabupaten Garut. Rakor digelar di Command Centre Garut, Jalan Kiansantang, Kecamatan Garut Kota.
Menurut Bupati, pertemuan ini merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat yang memberi kesempatan daerah untuk mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS PBI warga yang sebelumnya dinonaktifkan.
Dia menjelaskan, sebelumnya pemerintah pusat melakukan verifikasi data PBI dengan 39 indikator.
Dari hasil verifikasi, sekitar 201.000 warga Garut dinyatakan tidak lagi layak menerima bantuan.
Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menilai proses tersebut belum sepenuhnya tepat, karena masih ada warga yang sebenarnya berhak justru tercoret dari daftar penerima.
“Ketika mereka masuk ke puskesmas, tidak mendapatkan layanan seperti ketika menjadi peserta BPJS,” tegas Bupati.
Setelah Pemkab Garut menyampaikan keberatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memberikan peluang untuk melakukan reaktivasi.
Saat ini, terdapat 4.900 peserta BPJS PBI yang diprioritaskan untuk segera diaktifkan kembali.
“Peserta yang sangat membutuhkan, misalnya sedang menjalani perawatan atau mengidap penyakit kronis, harus segera mendapat layanan kesehatan,” ungkapnya.
Bupati menambahkan, Pemkab Garut berkomitmen memastikan peserta prioritas mendapatkan haknya, sekaligus mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam program ini. BIG
