Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya pembangunan satu lapangan berstandar nasional di setiap kecamatan sebagai upaya memperluas akses olahraga, sekaligus menciptakan ekosistem pembinaan atlet sejak dini.
Menurutnya, lapangan harus memenuhi standar kualitas permainan, sementara fasilitas penunjang seperti tribun dapat menyesuaikan kondisi lahan dan kebutuhan masyarakat.
Dia menekankan agar pembangunan tidak berorientasi pada kemewahan demi menghindari biaya pemeliharaan yang tinggi.
“Satu kecamatan harus memiliki satu lapangan yang representatif berstandar nasional. Tribun dan fasilitas lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi lahan. Tidak perlu terlalu mewah karena pemeliharaannya mahal dan rawan kehilangan barang. Yang penting lapangannya bisa digunakan,” ujar Gubernur Dedi.
Terkait program ini, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan, menyampaikan dukungan penuh.
Dia menjelaskan bahwa pembangunan lapangan representatif di setiap kecamatan selaras dengan visi Persib dalam memperkuat pembinaan pemain usia muda.
“Arahan yang bagus, karena pada dasarnya kalau kita bicara satu lapang satu kecamatan, itu lebih kepada pembinaan usia muda. Semakin banyak pemain berkualitas muncul dari Jawa Barat, pada akhirnya akan menguntungkan Persib,” jelasnya.
Adhitia menambahkan, kontribusi Persib akan lebih terarah setelah ada pembahasan teknis bersama Pemda Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, implementasi program membutuhkan pemetaan kondisi lapangan dan kebutuhan riil di lapangan.
“Kami perlu duduk bersama dulu. Itu baru wacana di tingkat atas. Kita harus turun ke bawah untuk melihat kebutuhannya seperti apa. Banyak daerah sebenarnya memiliki lapangan yang bagus, tapi tantangannya bukan hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada mindset dan cara membina pemain usia muda,” ungkapnya.
Adhitia menyoroti belum adanya kurikulum pembinaan pemain muda yang seragam di seluruh Jawa Barat. Perbedaan filosofi dan gaya bermain antardaerah dinilai berpengaruh pada kualitas pemain dan perlu adanya keselarasan standar.
“Kita belum punya kurikulum yang standar se-Jawa Barat. Kita juga nggak punya filosofi yang sama seluruh Jawa Barat. Jadi di kabupaten ini mainnya begini, di kabupaten ini mainnya begini,” tuturnya. BIG
