Sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi pangan, pemerintah segera menyalurkan bantuan pangan beras tahap kedua kepada 21.353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan ke depan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan pangan beras akan mulai disalurkan pada Senin 11 September mendatang.
“Mulai Senin depan Bulog akan mendistribusikan bantuan pangan beras kepada 21.353 juta KPM selama tiga bulan ke depan. Ini merupakan langkah intervensi yang perlu dilakukan pemerintah agar harga beras dapat kembali stabil,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR.
Selain itu, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, bantuan pangan beras ini juga untuk membantu mengendalikan inflasi di daerah-daerah.
Lebih lanjut, Arief menekankan pada proses penyaluran perlu ada kesesuaian dan meminimalisasi kekeliruan di lapangan.
“Data penerima bantuan pangan beras agar benar-benar dilakukan cross check, sehingga bisa tepat sasaran,” jelasnya.
Khusus distribusi ke daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan (2TP) diperlukan efektivitas pengiriman, misalnya dengan langsung mengirimkan sekaligus untuk paket bantuan dua atau tiga bulan.
“Ini semata-mata untuk akselerasi pengiriman agar cepat tersampaikan,” tegas Arief.
Dia menambahkan, dengan adanya bantuan pangan beras yang digelontorkan ke masyarakat seperti ini, seyogyanya dapat menekan harga di pasar, apalagi ini dilaksanakan selama tiga bulan dan itu ekuivalen sekitar 7% hingga 8%.
Arief berharap dengan langkah ini juga bisa menjadi salah satu langka untuk menekan harga beras di pasar sehingga masyarakat tidak perlu cemas dan panic buying.
Sebagaimana diketahui, bantuan pangan beras nasional tahap pertama telah rampung disalurkan sejak April hingga Juli 2023.
Dengan sasaran target 21.353 juta KPM di 38 provinsi dengan jumlah total beras mencapai 640.000 ton telah berhasil direalisasikan secara kolaboratif.
Keberhasilan tersebut merupakan buah dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak terkait, baik unsur kementerian/lembaga, BUMN, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, lembaga kemasyarakatan, hingga Satgas Pangan Polri. BIG
