Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) kembali menyiapkan jurus untuk menurunkan kemiskinan ekstrem di tahun 2024.
Setelah sebelumnya angka kemiskinan turun, kini pemprov siap tancap gas menurunkan kemiskinan lagi, yang selama 10 tahun terakhir turun hingga sekitar 1 juta orang.
Jurus jitu yang diambil adalah kembali menggencarkan program yang pernah dilakukan gubernur sebelumnya, Ganjar Pranowo. Pemprov Jateng siap melakukan akselerasi penurunan kemiskinan serta kolaborasi dengan berbagai pihak.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Endi Faiz Effendi menyatakan, pihaknya siap melanjutkan delapan intervensi yang telah dilakukan gubernur lalu dalam penuntasan kemiskinan di Jateng.
Maka dari itu, digelarlah Focus Group Discussion (FGD) Jateng dengan tema Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jateng di Gedung C BPKAD Provinsi Jateng, Kota Semarang.
“Dari FGD ini kita berusaha seperti yang disampaikan tadi Sekda bahwa kita akan menuntaskan sisa intervensi yang menjadi strategi legacy dari pak Gubernur kemarin,” katanya.
Ada delapan intervensi dari dalam penuntasan kemiskinan. Dari peningkatan kualitas RTLH, lanjutnya, ada bantuan jamban sehat, pemenuhan air bersih, listrik murah, stunting, disabilitas, anak tidak sekolah, dan orang tidak bekerja.
Menurut Endi, pada FGD, nantinya muncul masukan, dan saran untuk kebijakan atau strategi yang disusun dalam rangka menangani penuntasan kemiskinan ekstrem di Jateng.
FGD yang juga merupakan salah satu milestone Proyek Perubahan dalam mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV ini, mengundang mengundang pakar dari perguruan tinggi, tenaga ahli dari satgas percepatan kemiskinan ekstrem di Jateng, dan dari Direktorat Pembiayaan Perumahaan dari Kementerian PUPR.
Endi menuturkan, pada 2024, masih membutuhkan anggaran sekitar Rp670 miliar, untuk menuntaskan sisa intervensi penyediaan insfrastruktur dasar bagi masyarakat miskin ekstrem.
Kebutuhan itu di antaranya dipakai untuk RTLH kurang lebih 17.000 unit, jamban atau kakus 12.000 unit, air bersih untuk 19.000 kepala rumah tangga miskin yang menjadi sasaran.
Menurut Endi, apabila penuntasan kemiskinan itu mengandalkan dana APBD provinsi, tentu tidak akan cukup, sehingga pemerintah harus melakukan gerakan kebersamaan atau gotong royong, mulai dari stakeholders, CSR, Baznas, UPZ, filantropi Indonesia, dan di luar dana pemerintah.
“Saya yakin dan optimistis kalau sama-sama sengkuyung, dan dengan spirit gotong royong, sisa untuk intervensi akan lebih cepat bisa terpenuhi dan sementara ini masih kita fokuskan pada 17 kabupaten prioritas penanganan kemiskinan ekstrem di Jateng,” tuturnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sumarno menegaskan, pihaknya telah berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem dan agar hal itu bisa dilakukan lagi, maka pihaknya berkoordinasi, berdiskusi dan mengevaluasi langkah-langkah.
Selain itu, dia menambahkan, juga mencari ide solusi, agar bisa mengakselerasi percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.
“Saya sudah berdiskusi dengan Pak Pj (Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana), bahwa kita berharap ingin membikin program di tahun 2024 ini kemiskinan ekstrem di Jateng dapat dituntaskan. Ini juga menjadi bagian target dari pemerintah pusat,” ungkap Sekda.
Dia menilai pentingnya koordinasi dalam penanganan kemiskinan. Selain itu, kolaborasi, kerja sama dan semangat gotong royong, sehingga tidak berjalan sendiri tapi bisa berbarengan agar penuntasan kemiskinan akan lebih efektif.
Pemprov Jateng telah mengidentifikasi kebutuhan untuk penuntasan kemiskinan, selain ada delapan intervensi yang dilakukan, juga pemberdayaan bagi masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrem.
“Karena memang yang jauh lebih penting adalah bagaimana mereka (warga miskin) bukan hanya mendapatkan bantuan, tapi bisa berdaya, bisa mempunyai pekerjaan, bisa mempunyai penghasilan yang rutin. Sehingga mereka bisa terentaskan dari kemiskinan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Baznas Jateng KH Ahmad Darodji mengatakan, pada 2023, pihaknya ikut serta melakukan penuntasan kemiskinan, terutama memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan, seperti halnya pelatihan kerja bagi warga miskin ekstrem, supaya nantinya bisa hidup mandiri.
“Jadi, meskipun belum menjadi orang kaya, tapi sudah mandiri, tidak njagakke (mengandalkan) orang lain. Tadi saya katakan kita jangan ngloloh (memanjakan) dulu,” ujarnya.
Dia menambahkan, sampai saat ini Baznas Jateng telah memberikan bantuan pelatihan kerja kepada 11.007 orang dan bantuan modal kerja untuk 10.000 orang.\
Selain itu, bantuan untuk peningkatan RTLH sebanyak 255 unit, pembuatan jamban sehat sebanyak 500 unit.
Secara keseluruhan, dalam satu tahun Baznas bisa membukukan zakat hingga Rp90 miliar untuk zakat konsumtif dan produktif. BIG