Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan bersama 517 kepala daerah dari seluruh Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (13/8/2024).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh gubernur, bupati dan wali kota dari berbagai daerah.
Saat ini, ada total 552 kepala daerah di Indonesia, yang terdiri dari 38 gubernur, 97 wali kota, dan 416 bupati.
Namun, dalam pertemuan ini, sebanyak 35 kepala daerah tidak bisa hadir, karena berbagai alasan.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa dari jumlah kepala derah yang hadir, 273 di antaranya adalah pejabat sementara atau penjabat.
“Terdapat 10 gubernur definitif dan 28 penjabat gubernur. Dari total yang hadir, sebanyak 517 kepala daerah, termasuk gubernur, wali kota dan bupati, baik definitif maupun penjabat. Namun, ada 35 kepala daerah yang tidak bisa hadir,” kata Tito dalam pertemuan yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa inflasi tahunan mencapai 2,13% per Juli 2024, turun dari bulan sebelumnya 2,51%.
Atas hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan terima kasihnya kepada para kepala daerah dan merupakan suatu prestasi yang baik.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam momentum pengarahan bersama kepala daerah seluruh Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
“Setiap Senin berjalan dengan baik dipimpin Pak Mendagri (Tito Karnavian). Saya terima kasih kepada gubernur, wali kota, dan lain-lain, inflasi kita sangat baik kalau dibadingkan negara lain. Terakhir di angka 2,13%, sebelumnya 2,51%. Sangat bagus sekali,” katanya dalam sambutan yang dikutip YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/8/2024).
Kepala Negara berpesan agar pemerintah daerah merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secepatnya demi tetap menjaga daya beli masyarakat.
Pasalnya, dia menambahkan, saat ini realisasi belanja daerah masih sangat rendah.
“Realisasi belanja kabupaten/kota masih di angka 31%, kecil sekali. Uang beredar di kabupaten/kota bapak ibu semuanya rendah, kalau peredaran rendah kan daya beli nggak kuat, segera dikeluarkan. Provinsi lebih baik 41% tapi masih kecil, tolong dicek lagi, 41% kecil, dicek, didorong lagi agar uang beredar di tengah masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, realisasi pendapatan di kabupaten/kota juga baru berada di posisi 38% dan di provinsi 40%.
Atas hal tersebut, Jokowi meminta pemda agar melakukan pengecekan harian.
“Ini di cek harian, perintahnya harian, karena ini nyangkut daya beli rakyat kita. Semakin cepat keluar realisasi semakin baik,” tuturnya.
Selain itu, Jokowi meminta agar para kepala daerah segera menyelesaikan persoalan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan juga meminta agar persoalan keamanan dikoordinasikan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Pasalnya, Indonesia belum pernah punya pengalaman menyelenggarakan Pilkada serentak.
“Kita belum pernah miliki pengalaman Pilkada serentak. Sekarang semua serentak, semuanya jadi betul-betul dibicarakan. Kalau ragu dan perlu tambahan kekuatan agar disampaikan ke Kapolda, Kapolri, ini menyangkut keamanan dan ketertiban di kegiatan Pilkada di bulan November,” jelasnya. BIG
