Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mempercepat penanganan dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama dengan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur berdialog dengan masyarakat terdampak untuk menekankan bahwa pembangunan hunian tetap (Huntap) menjadi prioritas utama untuk memastikan relokasi yang aman, layak dan berkelanjutan.
Dia menjelaskan, upaya pembangunan hunian sementara (Huntara) untuk memastikan masyarakat terdampak tidak tinggal di pos pengungsian terlalu lama.
Saat ini, Huntara Tahap I dan II sudah selesai dan dilanjutkan dengan pembangunan Huntara Tahap III.
“Kami upayakan dalam waktu dekat sudah tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di pos pengungsian,” jelas Suharyanto saat berdialog dengan pengungsi di Pos Lapangan Konga, Kecamatan Titehena, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, baru – baru ini.
Kepala BNPB menekankan bahwa huntara bukanlah solusi akhir, karena huntap segera dibangun menjadi prioritas dan solusi terbaik untuk keamanan masyarakat ke depannya dalam hidup berdampingan dengan potensi erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.
“Jangan sampai warga merasa nyaman di huntara lalu masalah dianggap sudah selesai. Sekali lagi, huntara itu sifatnya sementara, kita prioritaskan pembangunan huntap sebagai rumah warga yang layak dan aman untuk selamanya,” ungkapnya.
Rencana pembangunan huntap ditetapkan pada satu titik, yaitu Noboleto akan dimulai dengan pembersihan lahan mulai pekan depan dan dengan target pembangunan 500 unit rumah.
Pembangunan ini didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama TNI/Polri, serta masyarakat setempat.
Suharyanto menambahkan, jika pembangunan huntap di Noboleto telah selesai, nantinya proyeksi pembangunan huntap di lokasi lain akan mengikuti sesuai dengan hasil kesepakatan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Selain menunggu proses pembangunan huntap dan huntara, lanjutnya, opsi lain untuk relokasi mandiri di mana masyarakat mengajukan sendiri tanah yang dipilih sebagai lokasi tempat tinggal baru yang akan dibangun oleh BNPB.
“Jika masyarakat memiliki tanah sendiri maupun yang didukung oleh pemerintah daerah setempat dan dalam radius yang aman dari potensi erupsi, warga dapat mendaftarkannya ke kepala desa masing-masing dan BNPB akan membangun rumah di lokasi yang telah dipilih,” tutur Suharyanto.
Adapun Rumah Contoh Riksa (Rumah Instan Kuat Sehat Aman) yang telah dibangun di Larantuka dapat dilihat warga setempat sebagai pertimbangan pembangunan rumah saat relokasi mandiri.
“Bisa lihat sendiri rumah contohnya, pembangunannya juga cepat dalam satu sampai dua minggu sudah jadi dan dapat langsung dihuni,” tegasnya.
Namun, dia menambahkan, meski mandiri, pemerintah akan tetap mendukung dan memenuhi kebutuhan masyarakat hingga tuntas.
Dia menuturkan hal yang sama dengan dukungan masyarakat yang melakukan evakuasi mandiri.
“Sama halnya dengan masyarakat yang melakukan evakuasi mandiri di rumah kerabat terdekat saat ini, mereka pun telah ditransfer anggaran enam bulan, yakni dana tunggu hunian sebesar Rp600.000 setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.
Semua masyarakat, yang berada di pos lapangan, rumah kerabat dan huntara, semuanya diperhatikan, serta tidak ada yang akan kekurangan dukungan dari pemerintah karena yang terpenting adalah warga tidak berada dalam radius bahaya erupsi.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB turut memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak berupa 500 paket sembako dan 500 paket makanan tambahan.
Setelah berdialog dengan masyarakat di Pos Lapangan Konga, Kepala BNPB dan rombongan meninjau lokasi dan berdialog dengan pekerja pembangunan Huntara Tahap III.
Proses pembangunan huntara yang dilakukan merupakan kerja sama antara satuan TNI dengan masyarakat setempat.
“Kita minta 50 orang TNI dan 50 orang dari masyarakat setempat untuk berkolaborasi dalam pembangunan huntara ini, masyarakat berkesempatan memperoleh upah tambahan dan melihat sendiri seperti apa bangunan huntara yang akan mereka huni,” tutur Suharyanto.
Menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang melakukan evakuasi mandiri dan berada di pos lapangan, ke depannya pembangunan huntara akan lebih banyak melibatkan masyarakat setempat.
“Jika masih dibutuhkan huntara tambahan, ke depannya masyarakat akan mendominasi personel dan TNI akan mengawasi, serta mengawal proses pembangunannya, misalnya dari TNI 20 orang sedangkan masyarakat 80 orang,” ungkapnya.
Saat ini, sebanyak 450 unit Huntara Tahap I dan II telah dibangun dan diisi oleh 450 kepala keluarga dari Desa Dulipali, Nawokote, Klatanlo dan Boru. Huntara ini telah dilengkapi dengan tiga sumur bor dan instalansi listrik.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB meresmikan Ruang Belajar Sementara Komunitas Pahlawan Anak bagi anak-anak PAUD di Kabupaten Flores Timur.
“Tidak hanya dukungan tempat tinggal dan logistik saja, dukungan pendidikan kepada anak-anak terdampak juga tersedia di huntara ini,” katanya.
Nantinya tidak hanya sementara, lanjut Suharyanto, di lokasi huntap akan dibangun sekolah baru untuk anak – anak.
Pembangunan sekolah ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Daerah Flores Timur, Komunitas Save The Children, Circle of Imagine Society Timor dan PMBP Nusa Tenggara Timur.
Selain itu, Kepala BNPB turut menyerahkan bantuan sebanyak 500 paket Tas Sekolah Darurat kepada siswa PAUD dan SD, 250 box Container Box kepada siswa Seminari, serta 500 paket makanan tambahan dan memberikan secara simbolis kunci Rumah Contoh Riksa kepada salah satu perwakilan pengungsi. I
