Bupati Bogor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor menetapkan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025 dan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, baru – baru ini.
Agenda juga mencakup penutupan masa persidangan kedua dan pembukaan masa persidangan ketiga Tahun 2024 – 2025.
Selain itu, Bupati Bogor menyampaikan apresiasi atas terlaksananya penetapan perubahan Propemperda sebagai tindak lanjut ketentuan perundang – undangan, hasil evaluasi kementerian dan rekomendasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Pemerintah daerah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengusulkan 10 rancangan peraturan daerah (Raperda), sedangkan DPRD mengusulkan tiga Raperda inisiatif untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
Raperda dari pemerintah daerah mencakup pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), rencana pembangunan jangka menengah daerah, penyertaan modal daerah, serta perubahan peraturan tentang pajak dan retribusi daerah.
Raperda inisiatif DPRD meliputi penghormatan hak penyandang disabilitas, perlindungan sumber daya air dan pengelolaan sampah.
Terkait dengan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2024, Bupati Bogor menyatakan komitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara serius bersama perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
LKPJ tersebut merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026.
Bupati Bogor menegaskan, pentingnya konsolidasi, koordinasi, dan kerja sama lintas sektor agar program pembangunan berjalan efektif, serta inklusif.
DPRD disebut sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat bergotong royong membangun Kabupaten Bogor yang aman, adil dan makmur.
Rapat Paripurna ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. BIG
