Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pencegahan tindak pidana korupsi membutuhkan sinergi yang kuat dari semua pihak.
Hal ini disampaikan saat memberikan Kuliah Umum bertema Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai Bagian Kegiatan Antikorupsi di Jakarta.
“Pencegahan korupsi membutuhkan sinergi yang kuat dari semua pihak. Budaya antikorupsi harus dimulai dari keluarga, pendidikan, hingga dunia kerja dengan cara yang beraneka ragam,” ujarnya.
Menurut Menhub, caranya dengan memberikan edukasi, pengawasan berlapis, menerapkan kebijakan yang efisien dan memaksimalkan perkembangan teknologi.
Dia juga meminta para mahasiswa Perguruan Tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar memiliki integritas tinggi untuk mencegah korupsi di kemudian hari.
Pembangunan di Indonesia, lanjutnya, bisa dilakukan dengan cepat, aman dan bebas dari korupsi, sehingga penting bagi para mahasiswa sebagai generasi penerus agar memiliki integritas tinggi sebagai bekal untuk mengemban tugas selepas menyelesaikan pendidikan.
“Ini penting untuk membangun pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, transparan dan akuntabel, demi masa depan Indonesia yang gemilang,” kata Menhub.
Dia menambahkan, pemerintah terus mendorong pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan berintegritas, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
“Hadirnya sejumlah aplikasi, sejatinya dapat menciptakan transparansi dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pembayaran elektronik untuk pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah,” jelasnya.
Sebagai informasi tujuan dari penyelenggaraan kuliah umum kali ini adalah untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pengelolaan keuangan negara yang bersih dan transparan.
Selanjutnya untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme pengawasan keuangan negara dan peran serta mahasiswa dalam mencegah korupsi.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana, Kepala Badan BPSDM Perhubungan Subagiyo dan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemenhub.
