Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, inflasi gabungan tujuh Kota IHK di Jawa Barat mencapai 2,48% (yoy).
Capaian tersebut berada dalam rentang target, sekaligus lebih rendah dari inflasi tahun 2022 sebesar 6,04% (yoy) dan di bawah inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,61% (yoy).
Namun demikian, dilihat dari komponen disagregasi, level inflasi pangan bergejolak masih berada di atas 5%, sehingga perlu diwaspadai.
Aneka cabai, bawang putih, dan beras merupakan komoditas pangan penyumbang inflasi dan memiliki andil yang tinggi pada Desember 2023.
Inflasi beras mendorong tingkat inflasi pangan pada tahun 2023. Dari sisi on farm, tantangan utamanya adalah penurunan luas panen dan tingginya biaya produksi.
Salah satu daerah produsen padi terbesar di Jawa Barat berada di wilayah Kabupaten Cianjur.
Sebagai sektor penopang perekonomian, aktivitas pertanian padi di Kabupaten Cianjur saat ini masih menggunakan mesin/teknologi konvensional sehingga potensi panen belum terealisasi secara optimal.
Sebagai respon atas kondisi tersebut, dan dalam rangka menjawab tantangan potensi tekanan inflasi pangan di 2024, pada Senin (22/1/2024), Bank Indonesia Jawa Barat bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Cianjur menggelar High Level Meeting (HLM).
Bertempat di Pendopo Kabupaten Cianjur, HLM TPID – TP2DD menginisiasi program bertajuk Cianjur Project sebagai upaya sinergi sekaligus mendukung pengendalian inflasi dan mendukung perekonomian melalui optimalisasi ekosistem ekonomi syariah terutama pondok pesantren, serta perluasan digitalisasi di wilayah Cianjur.
Implementasi program Cianjur Project diwujudkan dengan membentuk Ekosistem Ketahanan Pangan Terintegrasi (PANGSI) sebagai kelanjutan success story dari pengembangan ekosistem yang sama di wilayah Sukabumi pada 2023.
Guna mengoptimalkan potensi Cianjur sebagai produsen beras sekaligus salah satu lumbung beras Jawa Barat, Ekosistem Pangsi – Cianjur Project berfokus pada budidaya, penggilingan, dan pemasaran komoditas beras dengan melibatkan peran strategis pondok pesantren sebagai unit usaha syariah yang potensial.
Pencanangan Cianjur Project secara resmi dilakukan dengan penandatanganan naskah Komitmen Ekosistem Ketahanan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat oleh Kepala Bank Indonesia Jawa Barat, Bupati Cianjur, Kelompok Tani Tipar Jaya, dan pimpinan lima Pondok Pesantren di wilayah Kabupaten Cianjur (Ponpes Daar Adnan, Ar-Risalah, Al-Mughniyyah, Al-Kautsar, dan Al-I’tishom).
Selain Pondok Pesantren, ekosistem Pangsi – Cianjur Project juga didukung oleh keterlibatan Forkopimda, perbankan, pelaku usaha, terutama UMKM dan kelompok masyarakat subsisten di wilayah Kabupaten Cianjur.
Kepala Bank Indonesia Jawa Barat Erwin Gunawan Hutapea menyatakan, Ekosistem Pangsi – Cianjur Project memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan revitalisasi penggilingan padi dengan harga kompetitif melalui implementasi ekosistem terintegrasi dari hulu ke hilir.
Lebih lanjut, Erwin menambahkan, selain ekosistem Pangsi, guna mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, Cianjur Project juga diwujudkan melalui perluasan Elektronifikasi Transaksi Daerah (ETPD).
Hal ini juga sebagai upaya meningkatkan digitalisasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur yang masih memiliki ruang untuk terus ditingkatkan.
Indeks ETPD Kabupaten Cianjur Semester I/2023 tercatat sebesar 92,25%, menurun dari 96,75% pada Semester II/2022.
Penurunan terjadi pada aspek realisasi transaksi nontunai dari 67,5% pada Semester II/2022 menjadi 22,5% pada Semester I/2023.
Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di lingkungan Pemkab Cianjur diperkuat dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam realisasi, pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
Dalam kesempatan HLM, Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jawa Barat yang hadir mewakili Penjabat Gubernur Yuke Mauliani Septina, menyampaikan apresiasi atas insiasi program Ekosistem Pangsi dan perluasan digitalisasi yang digagas dalam program Cianjur Project.
Secara khusus, Yuke menambahkan, pengembangan pondok pesantren sebagai unit usaha pendukung ekosistem ketahanan pangan dan pengendalian inflasi, serta perluasan digitalisasi ini juga sejalan dengan program kerja Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Jawa Barat dalam mendorong halal value chain di Jawa Barat.
Cianjur Project juga diharapkan dapat menjadi solusi pengendalian inflasi jangka menengah, mendukung pengentasan kemiskinan, pengangguran dan stunting, sekaligus mendorong potensi Jawa Barat Selatan sebagai motor pertumbuhan selain Jawa Barat Utara. BIG
