Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta (Solo), Jawa Tengah telah mengluarkan dana dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar sekitar Rp 1,8 miliar untuk penanganan terkait status siaga darurat bencana.
Penetapan status ini berlangsung selama tujuh hari, mulai dari Sabtu (30/8/2025) hingga Jumat (5/9/2025), menyusul gelombang unjuk rasa yang berakhir ricuh.
“Pemkot sudah mengeluarkan BTT sekitar Rp 1,8 miliar untuk penanganan siaga darurat bencana,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Budi Murtono dalam keterangan pers di Solo, Jawa Tengah.
Dia menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk membeli peralatan pemadam kebakaran, alat kebersihan dan logistik untuk pasukan pengamanan. “BTT sudah kita keluarkan kemarin dan dikelola oleh BPBD.”
BTT adalah pos pengeluaran yang sifatnya tidak biasa. BTT biasanya dicairkan saat daerah menyatakan status darurat bencana atau hal lain yang sifatnya darurat.
Wali Kota Solo Respati Ardi menuturkan, status siaga darurat bencana akan dicabut setelah situasi dan kondisi di Solo dinyatakan aman.
Pemkot Solo akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk memantau kondisi Solo pascaunjuk rasa yang berlangsung ricuh pada Jumat (29/8/2025).
“Harapannya lebih cepat lebih baik. Ketika memang sudah kondusif, kita cabut,” tegas Respati.
Unjuk rasa berujung kericuhan dan kerusuhan. Sejumlah fasilitas umum dirusak, termasuk gedung Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Solo yang mengalami kerusakan parah setelah dibakar massa tidak dikenal.
Gelombang aksi unjuk rasa tidak hanya terjadi di Solo, tetapi juga melanda beberapa kota besar lainnya seperti Jakarta, Surabaya dan Bandung.
