Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi meminta seluruh bupati/wali kota di wilayahnya untuk ikut mengawasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, pengawasan tersebut perlu diperketat untuk mencegah kasus siswa keracunan saat konsumsi MBG.
Dia meminta agar kasus dugaan keracunan akibat menu makan MBG yang terjadi di Kabupaten Sragen, yang ramai diberitakan di media beberapa waktu lalu, bisa menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya.
Selain itu, Gubernur Luthfi juga mendorong agar Badan Gizi Nasional (BGN) turut melibatkan Satuan Tugas (Satgas) MBG, yang sudah dibentuk oleh setiap kepala daerah di Provinsi Jateng.
“Pengawasan perlu diperketat. Kemarin ada keracunan di Sragen, nyuwun saran agar Badan Gizi melibatkan Satgas daerah yang melakukan pengawasan,” kata dia, dalam Rapat Konsolidasi Satgas Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Tentang Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Meeah Putih di Grhadika Bhakti Praja.
Gubernur meyakini, dugaan keracunan MBG di Sragen bukanlah keracunan, tetapi karena anak – anak belum terbiasa dengan menu yang disajikan, sehingga terkena diare atau mencret.
Dia juga meminta bupati dan wali kota ketika menemukan indikasi masalah pada program MBG, jangan langsung menyatakannya sebagai kasus keracunan.
“Minta tolong pada bupati/wali kota jangan gampang-gampang (menyatakan) ini keracunan, sebelum ada dari dinas turun,” ungkapnya.
Untuk menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) membangun kantor perwakilan di Jateng.
“Kami pingin perwakilan pusat itu ada di tempat kita, sehingga directed daripada peluang mapping. Segala sesuatu segera ditanggapi, tidak terlalu rentan kembali, karena Jakarta terlalu jauh,” ungkapnya.
Gubernur Luthfi menyatakan, progres saat ini, sudah ada sebanyak 872 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi dari total kebutuhan 3.214 SPPG di wilayah Jateng.
Pemprov Jateng siap memfasilitasi percepatan pembentukan pemenuhan SPPG, dengan menyiapkan aset berupa gedung dan bangunan milik pemerintah daerah.
“Kami siap memfasilitasi bahkan gedung, hotel kalau perlu distribusi kegiatan MBG kami siapkan di tingkat provinsi,” katanya. BIG
