Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengumpulkan seluruh pejabat Eselon I, Eselon II, beserta para direktur utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Di masa transisi ini, Heru meminta jajarannya bersiap menghadapi perubahan Jakarta sebagai kota bisnis berskala global setelah tak lagi menyandang sebagai Ibu Kota Negara.
Dia menyatakan, saat ini Pemprov bersama Kemendagri tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Kekhususan Jakarta menindaklanjuti pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, sehingga masa ini transisi menuju kota bisnis sedang berlangsung.
“Sengaja hari ini saya kumpulkan yang pertama adalah Jakarta akan dihadapkan pada posisi perhatian IKN. Itu tidak mudah, kita harus memposisikan diri dan perubahan ini sedang berlangsung. Sedang digodok undang-undangnya dan itu kewenangan Kemendagri, kewenangan DPR,” katanya di Jakarta Equestrian Park Pulomas, Pulogadung, Jakarta Timur pada Rabu (17/5/2023)
Heru kemudian menjelaskan mengenai situasi Kota Jakarta saat ini. Pertama, Jakarta akan dihadapkan dengan Pemilu 2024.
Dia menyebutkan bahwa bisa saja ada perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu ketika Jakarta tak lagi menjadi Ibu Kota.
Oleh karena itu, Heru memandang pemikiran yang saat ini dirumuskan untuk memastikan Jakarta tetap eksis setelah tak lagi menjadi Ibu Kota Negara.
Menurutnya, bagaimanapun jajaran Pemprov DKI harus bekerja keras dan memastikan iklim investasi di Jakarta tetap berjalan baik.
“Kondisi dalam negeri tentunya kita ketahui menghadapi pilpres, pilkada, dan seterusnya. Kita nggak tahu nanti pilkada undang-undang yang dibuat seperti apa DKI Jakarta,” ungkapnya.
Namun, Heru menilai harus mempersiapkan semua ini dengan tatanan yang benar, pemikiran yang pas untuk Jakarta tetap maju jadi kota global dan tetap eksis menjadi investasi yang cukup baik. Itu situasi dalam negeri di Jakarta. BIG
