Pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru, Seksi Padang-Sicincin terus dikebut, baik dari sisi pembebasan lahan yang sudah mencapai 95,1% dan progres kontruksi oleh PT Hutama Karya mencapai 37,9%.
Dengan capaian tersebut, optimis pembangunan Jalan Tol pertama di Ranah Minang itu akan selesai pada 2024.
Hal itu terungkap saat peninjauan pengerjaan Tol Padang-Pekanbaru, Seksi Padang-Sicincin oleh Wakil Gubernur Sumatra Barat (Wagub Sumbar) Audy Joinaldy, didampingi oleh Project Director PT Hutama Karya Sri Hastuti Hardiningsih, Ketua Tim Percepatan Tol Padang Sicincin Syafrizal Ucok, dan Kadis Kominfotik Sumbar Siti Aisyah bersama sejumlah awak media di Kapalo Hilalang, Kabupaten Padang Pariaman, Senin (22/5/2023).
“Alhamdulillah sekarang pembebasan lahan sudah 95,1 persen termasuk konsinyasi. Yang belum itu diujung, di Kapalo Hilalang. Jadi sekarang karena lahan sudah tersambung, kerjanya juga lebih enak, ndak putus-putus,” ujar Wagub.
Menurut Audy, dulu pembebasan lahan itu terpisah-pisah, sehingga pengerjaan kontruksi jadi sulit akibat perpindahan alat berat dan lainnya.
Namun saat ini, lanjutnya, lahan yang bebas sudah terhubung sehingga pekerjaan kontruksi bisa lebih cepat.
Hal serupa juga disampaikan Sri Hastuti dan dia mengapresiasi kerja keras dan upaya percepatan yang telah dilakukan Tim Percepatan Tol Padang Sicincin.
“Alhamdulillah berkat dukungan pimpinan daerah, adanya percepatan pembebasan lahan oleh Tim percepatan yang dipimpin Pak Wagub, sehingga pengerjaan di lapangan bisa berjalan lancar. Kami berupaya bisa landing di tahun 2024,” jelas Hastuti.
Dia menambahkan, target penyelesaian di tahun 2024 tersebut sudah termasuk dengan berbagai fasilitas penunjang, di antaranya dua rest area atau tempat peristirahatan.
Sementara itu, secara lebih rinci, Syafrizal Ucok sebelumnya memaparkan bahwa, dari 1.622 target bidang tanah, telah bebas sebanyak 1.541 bidang (95,1 persen), yang terdiri 129 di Penlok 1 (4,2 km) dan 1.412 di Penlok 2 (32,4 km).
“Sisa 81 bidang tanah yang belum bebas menurut Syafrizal tersebar di Sungai Buluh Selatan dua bidang, di Sungai Buluh Barat satu bidang, Sungai Buluh Utara dua bidang. Kemudian di Nagari Lubuak Aluang satu bidang, Nagari Parit Malintang 15 bidang, dan sisanya di Sicincin.
“Sudah ada datanya by name by address. Kita sudah data berbagai persoalannya yang sebenarnya secara administrasi itu sudah bisa disebut bebas, contohnya karena pemiliknya tidak bisa ditemukan sama sekali. Adapula yang merantau tetapi tidak pulang-pulang dan tidak pula diketahui alamatnya,” ujar Syafrizal.
Untuk tanah yang pemiliknya tidak ditemukan ini, kata Syafrizal, ganti kerugiannya akan tetap diproses sesuai aturan yang berlaku dengan menitipkan di Pengadilan Negeri.
Wagub Audy berharap, melalui peran Tim percepatan yang merangkul dan membantu masyarakat dalam proses fasilitasi dan mendorong penyelesaian masalah hingga pemberkasan, Jalan Tol sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut bisa segera tuntas.
Apalagi ganti kerugian yang didapatkan masyarakat menurut wagub adalah ganti untung, dimana tidak hanya tanah dan bangunan yang dihitung, tapi juga tanaman yang ada diatasnya, bahkan sawah dihitung gantinya dengan nilai enam kali panen. GBM
