Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dilakukan secara tepat dan terukur dengan tujuan untuk memberikan efek positif kepada masyarakat.
Hal itu diungkap Al Muktabar pada Rapat Koordinasi Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Banten di Hotel Aston, Kota Serang, baru-baru ini.
Rakorda mengambil tema “Penguatan Strategi TPID dan TP2DD dalam Rangka Mendukung Stabilitas Harga Pangan dan Keuangan Ekonomi Digital di Provinsi Banten”.
“Kebijakan fiskal Pemprov Banten dilakukan secara tepat dan terukur untuk memberikan efek positif kepada kehidupan masyarakat. Dalam penanggulangan kemiskinan, stunting, gizi buruk, pengendalian inflasi, hingga peningkatan investasi,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Al Muktabar memberikan apresiasi atas kinerja Bupati/Wali Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Provinsi Banten bahwa kinerja pada indikator ekonomi makro Provinsi Banten baik.
Dari Rakorda TPID dan TP2DD se-Provinsi Banten ini, Pj Gubernur berharap policy brief yang direkomendasikan operasional.
Masih menurut Al Muktabar, di wilayah utara Provinsi Banten perekonomian yang berkembang berbasis jasa dan industrialisasi.
Sementara itu, di wilayah Selatan perekonomian yang berkembang berbasis agro dan pengelolaan sumber daya alam dan berharap perekonomian yang berkembang antar kawasan bisa saling mendukung dan bersinergi.
Terkait digitalisasi, Al Muktabar menjelaskan, digitalisasi sudah menjadi keharusan, sehingga digitalisasi masuk dalam roadmap reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan. “Ekonomi digital berkembang pesat di wilayah Tangerang Raya.”
Digitalisasi, lanjutnya, telah memberikan solusi juga pada pemasaran produk hingga internasional dan menjadi jalan baik dalam mengembangkan perekonomian di Provinsi Banten untuk terus diperkuat, serta mendapatkan nilai tambah.
Dia mengungkapkan, sepanjang tahun 2022 dan tahun 2023, inflasi di Provinsi Banten terkendali cukup baik. Pemprov Banten mendalami komoditi-komoditi yang selama ini berpengaruh cepat pada angka inflasi, di antaranya beras, cabai merah, cabai rawit, jagung, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, daging ayam, gula, dan minyak goreng.
Di tempat yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengungkapkan, Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk menjaga indikator pertumbuhan ekonomi dan indikator inflasi secara ideal. Inflasi rendah dan stabil dengan pertumbuhan ekonomi tinggi.
“Menekan inflasi dan mendorong pertumbuhan. Ini berkontribusi terhadap nasional,” ungkapnya.
Ferry juga mengingatkan TPID untuk mewaspadai pasokan beras akibat musim tanam yang mundur pengaruh El Nino dan berpotensi terhadap tekanan pada harga beras.
Hal senada diungkap Kepala Perwakilan Bank Indonesia Ameriza M Moesa, bahkan dinilai capaian inflasi Provinsi Banten masih di rentang target Nasional. Salah satunya pengaruh upaya stabilisasi harga pangan.
Ameriza juga berharap, pemerintah daerah memperkuat digitalisasi ekonomi keuangan daerah dengan memperluas ekosistem digitalisasi ekonomi dan keuangan, di antaranya memperluas digitalisasi pembayaran.
“Digitalisasi pembayaran di pemerintah daerah secara empiris bisa meningkatkan pendapatan daerah sebesar 11% dan adanya transparansi,” ujarnya. BIG
