Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan, pihaknya memiliki kebijakan ingin penyelesaian menyeluruh. Formula penyelesaian tetap memperhatikan aspek regulasi yang ada.
Hal itu diungkapnya usai mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/3/2024).
Pemerintah Provinsi Banten menyesuaikan yang telah dimuat dalam data base Badan Kepegawaian Nasional (BKN), karena regulasinya mengatur bahwa basis data itu yang telah ditetapkan oleh BKN.
“Kita mengacu pada ketentuan itu. Tadi kita mengikuti apa yang menjadi arahan Bapak Menpan RB, Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Bapak Menteri ATR/BPN. Untuk guru dan formasi-formasi lainnya, kita tentu menyesuaikan regulasi-regulasi yang telah tetapkan,” jelasnya.
Dia menjelaskan, untuk tenaga non-ASN prinsipnya pada tahun 2024 harus sudah selesai dan berharap adanya dukungan pembiayaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah pusat.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki keterbatasan atas formasi dan ketentuan dalam rangka penggajiannya.
“Kemudian kita mempersiapkan teknis-teknis berikutnya. Nanti kita proses sesuai dengan arahan dari Menpan RB, proses seleksi BKN yang mempersiapkannya. Kita akan mematuhi ketentuan yang diatur BKN,” jelas Al Muktabar.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah mengajukan secara menyeluruh termasuk administrasi. Untuk basis datanya adalah yang telah tercatat di BKN selama ini.
Varian data base ini ada tenaga kesehatan, guru, tenaga administrasi, dan seterusnya, sehingga dalam rangka itu tinggal menunggu saja, nanti dikeluarkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk bisa ditindak lanjuti.
Dalam jumpa pers, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, khusus rekrutmen ini difokuskan pada pelayanan dasar. Guru dan kesehatan menjadi prioritas.
“Yang kedua menyelesaikan tenaga non ASN yang menjadi PR. Ini yang akan kita selesaikan sampai Desember Tahun 2024, khususnya yang masuk data base BKN,” ungkapnya.
Dia menuturkan, untuk fresh graduate rekrutmen tahun ini sangat besar, lebih dari 600.000 orang.
Diperuntukkan untuk talenta-talenta digital di seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.
Untuk auditor-auditor, terutama untuk penguatan APIP di daerah, sehingga target ke depan kepatuhan terhadap berbagai regulasi dapat ditingkatkan seiring dengan banyaknya talenta auditor yang disiapkan.
Azwar Anas juga menjelaskan, untuk data guru, sumber data yang diambil dari Kementerian Pendidikan, sedangkan untuk kesehatan, sumber data yang diambil dari Kementerian Kesehatan.
“Oleh karena itu, jika ada usulan formasi yang tidak sesuai antara yang diusulkan dan formasi yang disiapkan, yang guru kami persilakan langsung ke Kementerian Pendidikan, yang kesehatan langsung ke Kementerian Kesehatan,” ungkapnya.
Tahun ini, Kemenpan RB tidak memenuhi usulan-usulan yang ke depan tenaganya itu akan terdisrupsi oleh teknologi, misalnya tenaga teknis. BIG
