Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung memperkuat sistem dan tata kelola di pemerintah kabupaten (pemkab) setempat melalui perbaikan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dapat mencegah korupsi.
upaya tersebut dilakukan, menyusul penunjukan salah satu pimpinannya sebagai Penjabat (Pj) Bupati Ciamis, Jawa Barat,
“Instrumen ini untuk memantau data, menganalisis risiko, dan memberikan saran perbaikan tata kelola pemerintahan di pemerintah daerah, termasuk di Pemerintah Kabupaten Ciamis,” kata Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta.
Dia mengatakan, MCP Kabupaten Ciamis periode 2022 dan 2023 berada pada kategori Terjaga. Meskipun terjadi penurunan skor yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023.
MCP 2022 Pemkab Ciamis mencapai skor 90 dengan rincian penilaian di setiap fokus area meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD (100), Pengadaan Barang dan Jasa (84), Perizinan (89), Pengawasan APIP (86), Manajemen ASN (84), Optimalisasi Pajak Daerah (88), dan Pengelolaan BMD (95).
Namun, MCP 2023, skor Pemkab Ciamis mengalami penurunan menjadi 77 dengan rincian penilaian, yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD (81), Pengadaan Barang dan Jasa (73), Perizinan (82), Pengawasan APIP (72), Manajemen ASN (79), Optimalisasi Pajak Daerah (67), dan Pengelolaan BMD (89).
“Data ini dapat menjadi salah satu basis upaya perbaikan tata kelola pemkab. Ciamis. Kerawanan korupsi sebagai salah satu problem mendasar pada beberapa sektor pemerintahan, maka upaya mitigasi dan pencegahan yang optimal dapat mendorong perwujudan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, dan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Budi.
Dia menambahkan, publik dapat mengakses secara rinci pengukuran MCP pada seluruh pemerintah daerah, baik pada level kabupaten, kota, maupun provinsi, melalui tautan jaga.kpk.go.id.
Sebelumnya, Direktur Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Waluya dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati Ciamis oleh Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat.
Usai dilantik, Budi Waluya menegaskan komitmennya untuk melanjutkan upaya penguatan integritas birokrasi di Kabupaten Ciamis.
Tugas baru ini menjadi momentum bagi Toto Macau untuk terus berperan aktif dalam upaya menciptakan transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan daerah.
“Terima kasih untuk pimpinan KPK dan seluruh insan KPK yang terus mendukung kami. Tentunya ini jadi momentum untuk membawa nilai-nilai integritas dan antikorupsi yang selama ini ada di KPK ke daerah,” jelas Budi Waluya.
Dia menuturkan, sinergi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis dan KPK nantinya semakin erat dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Ciamis bebas dari praktik korupsi.
“Jadi, kami dapat memotret permasalahan dan tantangan di Ciamis dalam sudut pandang yang lebih luas. Selain itu, hal ini baik untuk kami di KPK untuk dapat melihat bagaimana kondisi daerah secara langsung di lapangan,” ungkapnya. BIG
