Bupati Bogor Rudy Susmanto menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dalam rangka membahas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Jabar.
Pertemuan yang dilaksanakan di Lembur Pakuan, Subang pada Selasa (16/7/2025), diikuti oleh Kepala Daerah se-Jawa Barat.
Mendagri dan Gubernur Jabar menyampaikan sejumlah arahan, di antaranya beberapa capaian yang diraih oleh Kabupaten Bogor terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Pada rakor tersebut diungkapkan Mendagri bahwa berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik yang diolah pada 14 Juli 2025, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) kabupaten dan kota di Provinsi Jabar tahun 2024, Kabupaten Bogor berada di 10 besar dan melebih LPE Indonesia dan Jabar.
LPE Kabupaten Bogor berada pada angka 5,21% melebihi angka Indonesia sebesar 5,03% dan Provinsi Jabar sebesar 4,95%.
Selanjutnya, terkait Indikator Makro Pembangunan (Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem) se-Provinsi Jabar, angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem Kabupaten Bogor berada di bawah angka Indonesia dan Jabar.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bogor 2024 sebesar 7,05% berada di 10 terendah se-Jawa Barat, dibawah angka Indonesia, yakni sebesar 8,57% dan Jabar sebesar 7,46%.
Untuk angka tertinggi sebesar 11,93% adalah Kabupaten Indramayu. Kemudian, Estimasi Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Bogor tahun 2024 sebesar 0,52%, berada di posisi lima terendah se-Jabar.
Dibawah angka Indonesia, yakni sebesar 0,83% dan Jabar sebesar 0,78%, sedangkan angka tertinggi sebesar 1,72% adalah Kabupaten Indramayu.
Sementara itu, berdasarkan data dari Ditjen Bina Keuangan Daerah yang diolah pada 14 Juli 2025, terkait persentase Realisasi Pendapatan APBD se-Jabar tahun anggaran 2025, Kabupaten Bogor mencapai angka 50,07% tertinggi ke-6 se-Jabar.
Mengenai Kapasitas Fiskal APBD tahun 2025 se-Jabar, Kabupaten Bogor masuk kategori Kapasitas Fiskal Sedang.
Hal itu ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Pusat seimbang dan pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan fungsi – fungsinya. Di Indonesia hanya ada empat kabupaten yang masuk dalam kategori ini.
Terkait Rakor dengan Mendagri, Bupati Bogor Rudy menjelaskan, dia hadir pada Rakor tersebut didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) beserta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk mengikuti arahan Mendagri dan Gubernur Jabar.
“Rakor tersebut membahas salah satunya mengenai arah kebijakan nasional, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, penyelenggaraan pemerintahan, demi pembangunan daerah yang lebih baik,” tuturnya.
Rudy berharap dengan semangat kolaborasi, masyarakat bergerak bersama demi terwujudnya pembangunan yang lebih baik, lebih merata dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bogor.
Mendagri memberikan arahan, pemerintah daerah (pemda) memperhatikan angka pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks pembangunan manusia, gini ratio, kemiskinan, dan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, serta memberikan dukungan terhadap program strategis pemerintah.
“Perkuat program standar pelayanan minimum enam pelayanan dasar urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta sosial,” katanya.
Mendagri menambahkan, ciptakan inovasi dan kreasi pembangunan yang berbasis ramah lingkungan. “Lakukan efisiensi, sehingga setiap rupiah benar-benar berarti untuk rakyat.”
Selain itu, tidak dilarang untuk melakukan kegiatan rapat pertemuan yang dianggap penting di hotel – hotel atau restoran sepanjang benar – benar bermanfaat sekaligus untuk menghidupkan sektor hospitality.
“Tingkatkan PAD dengan upaya – upaya kreatif berdasarkan potensi wilayah termasuk mempermudah perizinan berusaha, jaminan berusaha, membangun infrastruktur akses jalan, air, listrik, dan yang lainnya. Membuat Mal Pelayanan Publik, menyelesaikan RTRW dan RDTR yang juga bermanfaat untuk membuka lapangan kerja,” ujarnya.
Arahan Mendagri lainnya adalah menciptakan kekompakan semua stakeholder pusat – daerah tingkat provinsi, kabupaten kota, bahkan desa dan menciptakan suasana stabilitas politik, keamanan untuk memberi ruang berlangsungnya pembangunan dengan aman, lancar, serta sukses. BIG
