Langkah Pemprov Banten Antisipasi Kenaikan Beras
Caption: Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, angka inflasi di Provinsi Banten pada Agustus 2023 terkendali pada 2,96% Year on Year (YoY).
Secara nasional, angka itu termasuk 10 daerah terendah dan untuk nasional, angka inflasi mencapai 3,27%.
Ada beberapa komoditas pemicu inflasi yang menjadi fokus perhatian Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Banten.
Komoditas beras menjadi perhatian, karena secara bersama nasional mengalami kenaikan.
“Kenaikan komoditi beras di Provinsi Banten masih terkendali dan di bawah rata-rata nasional, sehingga penanganannya bisa dilakukan salah satunya dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan 92 titik sasaran,” kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti usai Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bersama stakeholders untuk segera melakukan intervensi secara serius, karena ini merupakan barang kebutuhan pokok setiap orang, berbeda dengan komoditi lainnya.
Virgojanti mejelaskan, berbagai strategi sudah dipetakan untuk mengatasi kenaikan harga beras di pasaran.
Strategi itu dilakukan dari mulai tingkat produksi, pasokan atau ketersediaan sampai tingkat distribusi.
“Untuk bulan Agustus – Oktober 2023 kita akan ada panen seluas 113.419 ha dengan produksi 601.577 ton GKG dan menghasilkan beras sekitar 300.000 ton beras,” ujarnya dalam situs bantenprov.go.id.
Artinya, lanjut Virgovanji, secara neraca kondisi beras di Provinsi Banten sudah aman.
Untuk itu, dia akan mengoptimalkan peran BUMD PT Agrobisnis Banten Mandiri untuk mengambil peran penuh sebagai offtaker agar cadangan padi atau beras kita tetap tercukupi.
“Kemudian juga kita akan menggiatkan gerakan pasar murah, pengecekan stok di suplayer, keterjangkauan harga pupuk dan bibit padi sampai memastikan harga jual beras di pasaran tradisional dan modern terjangkau di bawah HET,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT ABM Saeful Wijaya mengungkapkan, GPM yang dilakukannya sepanjang tahun 2023 sudah melakukan operasi pasar murah sebanyak 57 kali.
“Atas arahan dari Bapak Pj Gubernur dan Ibu Pj Sekda, kita akan memasifkan GPM itu, utamanya pada komoditi beras agar harganya kembali normal,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten Agus M. Tauchid menambahkan, neraca kebutuhan beras Provinsi Banten pada Agustus-Oktober 2023 ini mencapai 380.377 ton beras. Artinya, jika melihat data di atas masih ada surplus.
“Jangan dibayangkan El Nino itu semua kering dan tidak ada aktivitas. Di Banten justru masih memiliki sumber irigasi pedesaan di luar irigasi teknis dan itu yang bisa kita optimalkan,” tuturnya. BIG
