advertisements
advertisements
Transportasi

Pemerintah Indonesia dan JICA Tandatangani Risalah Pembahasan Penilaian Proyek Pembangunan MRT

×

Pemerintah Indonesia dan JICA Tandatangani Risalah Pembahasan Penilaian Proyek Pembangunan MRT

Sebarkan artikel ini
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam acara penandatanganan risalah pembahasan penilaian (Minutes of Discussion/MoD of Appraisal Mission) proyek MRT Koridor Timur - Barat Fase 1 Tahap 1 antara Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA). (dok. kemenhub)

Pemerintah Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menandatangani risalah pembahasan penilaian (Minutes of Discussion/MoD of Appraisal Mission) proyek Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu (MRT) Koridor Timur – Barat (East West) Fase 1 Tahap 1.

Penandatangan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Pendanaan Bilateral Bappenas Kurniawan Ariadi, Sekda Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setiono dan Dirut MRT Jakarta Tuhiyat, yang mewakili pemerintah Indonesia, dengan Chief of Representative Indonesia Office JICA Yasui Takehiro pada Sabtu (11/11/2023).

Disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono dan The Deputy Chief of Mission Kedutaan Besar Jepang Nagai Katsuro, di kantor Kemenhub, Jakarta.

“Saya sangat berharap proyek MRT koridor Timur-Barat ini dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai tepat waktu, sehingga dapat segera dinikmati oleh masyarakat,” ujar Menhub

Dia menjelaskan, pembangunan transportasi massal MRT sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, untuk meningkatkan jaringan transportasi massal dan jumlah penggunanya.

“Kita harus konsisten melaksanakan berbagai pembangunan transportasi massal perkotaan berbasis rel, seperti MRT, LRT dan KRL,” jelas Budi Karya.

Menhub menyambut baik partisipasi aktif pihak Jepang untuk turut membangun infrastruktur transportasi massal di Indonesia.

“Selain soft loan, diperlukan skema pendanaan kreatif lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang belum bisa terpenuhi. Saya berharap kedepannya akan lebih banyak kerja sama yang terjalin antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang di sektor perkeretaapian,” tutur Menhub.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal menyebutkan bahwa setelah penandatanganan MoD ini, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) akan segera menyelesaikan kelengkapan administrasi dari proyek ini.

“Kami menargetkan urusan administrasi ini dapat segera selesai sehingga proses pengembangan MRT Timur Barat dapat segera dimulai pada tahun 2024,” ungkap Risal.

MRT Jakarta koridor Timur – Barat akan terbentang sepanjang 84,1 km dari Balaraja, Tangerang hingga Cikarang, Bekasi.

Dalam pengerjaannya, akan terbagi menjadi empat tahap pekerjaan, yaitu Fase 1 Tahap 1 (Tomang – Medan Satria sepanjang 30,1 km), Fase 1 Tahap 2 (Kembangan – Tomang sepanjang 9,2 km), Fase 2 Timur (Medan Satria – Cikarang sepanjang 20,5 km) dan Fase 2 Barat (Kembangan Balaraja sepanjang 29,9 km).

“MRT Jakarta koridor Timur-Barat ini akan terintegrasi dengan koridor Utara – Selatan dengan titik temu di Stasiun Thamrin yang saat ini sedang dibangun,” kata Risal.

Pada tahap awal pembangunan, Fase 1 Tahap 1 dari MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan memiliki 21 stasiun yang terdiri dari delapan stasiun bawah tanah dan 13 stasiun layang.

Selain itu, pada tahap ini juga akan dibangun depot di kawasan Rorotan dengan jalur akses sepanjang 5,9 km. BIG

Facebook Comments Box