Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) Kabupaten Semarang melakukan audit stunting Semester II/2024, di dua desa rawan kasus.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DP3AKB Kabupaten Semarang Dwi Saiful Noor Hidayat menyatakan, penanganan kasus stunting di Kabupaten Semarang dilakukan secara intensif.
Intervensi dilakukan secara personal, by name by addres bayi usia di bawah dua tahun (baduta), sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan.
Disampaikan, audit kasus stunting di Semester II/2024 dilakukan di dua desa risiko tinggi, yakni di Desa Sepakung, Banyubiru dan Desa Kalongan, Ungaran Timur.
Hasilnya, ditemukan 10 baduta termasuk kategori pendek dan 11 lainnya memiliki berat badan kurang. Ada 16 baduta yang belum memiliki asuransi kesehatan (BPJS).
“Kami akan segera tindaklanjuti untuk membantu (mendapatkan kartu kepesertaan),” ujar Saiful, pada rapat pemaparan hasil audit untuk menyusun rencana tindak lanjut di Aula Kantor DPU setempat.
Dia menambahkan, pada audit tersebut juga menemukan calon pengantin (catin) yang mengalami anemia dan berisiko Kekurangan Energi Kronik (KEK), sedangkan 15 ibu hamil mengalami masalah serupa.
Data di Dinas Kesehatan, imbuhnya, angka prevalensi stunting Kabupaten Semarang sampai dengan September 2024 tercatat 3,1%. Angka itu terendah kedua Jawa Tengah setelah Kota Semarang.
“Meski memiliki kecenderungan menurun, kita akan terus tangani sampai mendekati zero stunting,” tegasnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Semarang Basari mengimbau, para petugas penyuluh lapangan KB, petugas kesehatan di Puskesmas untuk menggunakan hati nurani, saat ikut serta menangani kasus stunting.
“Memang hampir semua pekerjaan mengharapkan upah. Namun, untuk penanganan kasus stunting saya berharap Bapak/Ibu sekalian bekerja dengan ikhlas untuk kemanusiaan,” tuturnya. BIG
