Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mempercepat transformasi administrasi kependudukan melalui peningkatan cakupan Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna menghadirkan layanan yang setara bagi seluruh masyarakat, disampaikan dalam Rapat Koordinasi Data Kependudukan dan Disdukcapil Awards Tahun 2025 di Bandung.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang menilai pelayanan administrasi dan kependudukan (adminduk) sebagai dasar keadilan bagi setiap warga tanpa memandang kondisi ekonomi maupun sosial.
“Dasarnya adalah pelayanan publik. Mau anda berpendapatan Rp1 miliar sebulan atau anda seorang buruh harian yang cuma berpendapatan Rp50.000 per hari, KTP sama,” ujarnya.
Farhan menyoroti pentingnya layanan adminduk sebagai instrumen memastikan kehadiran negara bagi kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas mental terlantar.
“Dengan punya NIK, maka dia punya KTP. Dengan punya KTP, maka dia berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah,” katanya.
Tekanan penguatan digitalisasi adminduk turut ditekankan Farhan seiring belum tercapainya target 30% aktivasi IKD.
“Kita belum mencapai target 30 persen identitas kependudukan digital. Ini harus 30%. Kenapa penting? Karena IKD inilah pertahanan terbaik kita untuk melindungi masyarakat dari kejahatan digital berbasis admin itu,” ungkap Farhan.
Inovasi pelayanan adminduk diluncurkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung berupa Pelana (Pelayanan Adminduk di Tempat Persalinan), Siap Pa (pelayanan terintegrasi dengan Pengadilan Agama), dan Kompak (kolaborasi pencatatan adminduk dengan Kantor Urusan Agama/KUA).
“Tiga layanan inovatif yang hari ini menjadi salah satu inovasi kebanggaan Pemerintahan Kota Bandung yaitu Pelana, Siapa dan Kompak Kang,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Bandung Tatang Muchtar menjelaskan strategi penyebaran layanan adminduk untuk menjangkau seluruh wilayah kota secara merata.
“Untuk Kota Bandung dengan melayani penduduk hampir 2,6 juta itu sangat tidak sederhana. Tentu saja ini memerlukan strategi yang mumpuni, karenanya kami mencoba menyebarkan layanan,” katanya.
Kolaborasi lintas sektor seperti KUA, rumah sakit, perbankan dan lembaga layanan publik lainnya disebut Tatang sebagai kunci percepatan inovasi, serta peningkatan kualitas layanan adminduk.
Penghargaan Disdukcapil Awards Tahun 2025 diberikan Pemkot Bandung kepada unsur kewilayahan, perangkat daerah dan lembaga pengguna atas kontribusi dalam percepatan layanan adminduk.
Kategori tersebut meliputi perekaman KTP-el, akta kelahiran, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), aktivasi IKD, pemanfaatan data, dan ketepatan waktu pelaporan dari kecamatan dan organisasi perangkat daerah. BIG
