Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengoptimalisasi depo-depo sampah dan pengambilan tumpukan sampah di jalan-jalan.
Langkah itu adalah upaya penanganan sampah yang menumpuk di depo dan di tepi jalan yang kembali muncul setelah libur Lebaran.
Masyarakat diharapkan menjaga kebersihan kota dengan tidak membuang sampah di jalan, tapi membawa sampah residu ke depo-depo.
Penjabat Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo mengatakan, seperti diketahui beberapa waktu lalu mulai muncul tumpukan-tumpukan sampah setelah Lebaran.
Pada saat libur Lebaran, aman terkendali artinya posisi depo sudah dikosongkan sebelum masuk libur Lebaran dan disisir setiap pagi.
Namun, mulai ada penampakan tumpukan sampah di tanggal 16 April 2024 di beberapa titik dan kemudian berkembang.
“Saya kira ini adalah fenomena di masyarakat. Kami kemudian mengambil langkah-langkah untuk lebih mengoptimalisasi baik itu di depo dan maupun di jalan-jalan. Penyisiran di jalan-jalan kami optimalkan, sehingga berharap tidak akan menganggu aktivitas masyarakat,” katanya dalam jumpa pers rutin di Balai Kota Yogyakarta.
Singgih menyatakan berkaitan sampah yang menumpuk di Pasar Beringharjo karena ada penundaan terkait penyesuaian jadwal sampah dari Kota Yogyakarta yang dibawa ke TPA Piyungan.
Diakuinya sampai sekarang masih ada kuota sampah di TPA Piyungan walaupun sudah sangat terbatas untuk ketiga daerah salah satunya Kota Yogyakarta.
“Kemarin terjadi penundaan pengambilan karena penyesuaian jadwal. Pada saat kita mendapatkan informasi (tumpukan sampah) kita tindaklanjuti dan selesai di hari berikutnya. Kami minta Dinas Perdagangan untuk bisa memberikan informasi secara detail agar tidak terjadi timbunan yang banyak lagi,” jelasnya.
Terkait dengan keramaian warga yang membuang sampah ke truk sampah saat mendekati depo di Ngasem yang viral, menunjukkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah meningkat.
Artinya, lanjutnya, tidak di jalan maupun sungai tapi di tempat sampah dan sudah mengubah jam kehadiran truk sampah di depo Ngasem menjadi pukul 05.00 WIB sudah masuk, sehingga masyarakat bisa menaruh sampah lebih pagi di truk tapi di dalam depo.
Dia menegaskan Pemkot Yogyakarta akan melaksanakan desentralisasi sampah di tiga lokasi yaitu Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R Nitikan, di Kranon atau Nitikan 2 dan Karangmiri.
Singgih menyampaikan untuk TPS 3R Nitikan kini disebut TPS RDF karena produk utamanya Refuse Derived Fuel (RDF) dan kompos.
Menurutnya, di TPS RDF Nitikan dengan penambahan alat pengolah RDF sudah bisa mengolah sampai sekitar 60 ton/hari dan nantinya bisa dimaksimalkan sampai 70 ton/hari.
“Untuk yang Kranon atau Nitikan dua itu nanti akan mulai operasional di awal Mei. Di sana sudah terpasang peralatan satu modul mesin RDF, sekarang sudah diinstalasi. Semoga dalam minggu ini bisa terpasang hanggarnya. Itu (Kranon) nanti akan mengelola (sampah) sekitar 40-45 ton /hari. Jadi total yang bisa kita kelola 100 ton. Atau kalau dimaksimalkan ada sekitar 120 ton untuk dua lokasi,” kata Singgih.
Singgih menuturkan karena produksi sampah di Kota Yogyakarta sekitar 200 ton, maka sisanya yang belum terkelola dikerjasamakan lebih dulu dengan pihak swasta.
Itu karena masih menunggu pembangunan TPS di Karangmiri yang diperkirakan beroperasional awal Juni dan bisa mengolah sampah berkisar 20 ton/hari hingga 25 ton/hari.
Dia merinci untuk 100 ton sisa sampah yang belum terkelola, akan dikerjakan dengan beberapa pihak swasta.
Kerja sama dengan swasta itu sudah ditandatangani, misalnya untuk pengelolaan sampah 20 ton sudah berlangsung mulai di pertengahan April dan 40 ton akan dilaksanakan di 15 Mei 2024.
Kerja sama dengan pihak swasta, modelnya Pemkot Yogyakarta membayar biaya setiap tonase sampah yang diolah.
“Saya mengimbau kepada para warga Kota Yogyakarta tidak usah panik karena kita akan betul-betul melaksanakan desentralisasi sampah. Jadi silahkan mengikuti pola dan penjadwalan yang sudah kita buat. Mari kita betul-betul tertib dalam membuang sampah, karena sampah adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Singgih menilai dalam skema pengelolaan sampah itu maka antara pemerintah dan swasta harus berkolaborasi bersama.
Artinya pengelolaan sampah yang paling ideal adalah pilah olah sampah dari rumah dan sampah residu akan ditangani pemerintah.
Namun, untuk menuju itu pihaknya mengajak masyarakat berkolaborasi bekerja sama untuk menyelesaikan masalah persampahan ini secara bijaksana tanpa kemudian harus mengotori kota.
“Penjadwalan depo sudah kita informasikan. Mari kita jaga bersama kota Yogyakarta agar bisa lebih bersih, tertata dan tidak terkotori oleh sampah,” tegas Singgih. BIG
