Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten siapkan langkah antisipasi dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang mengakibatkan kekeringan pada lahan pertanian.
Langkah itu secara terkoordinasi disiapkan oleh Pemprov Banten dengan menyiapkan ketersediaan Irigasi Perpompaan (Irpom) dan pompanisasi bagi lahan pertanian guna menjamin ketersediaan pupuk bagi petani serta mendukung produksi pangan dalam mencetak lahan sawah baru.
Hal itu dikatakan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Banten Virgojanti usai mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian secara virtual, di Pendopo Gubernur KP3B Curug Kota Serang, baru-baru ini.
“Kita (Pemprov Banten Red) secara terkoordinasi sedang bersiap-siap mengurangi dampak perubahan iklim khususnya pada kemarau panjang,” ujar Virgojanti.
Langkah antisipasi Pemprov Banten bersama pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah mendistribusikan 899 unit pompanisasi.
“Sisanya yang belum didistribusikan tinggal menunggu verifikasi data sehingga penyaluran dapat tepat sasaran,” ungkapnya.
Selain itu, langkah antisipasi lainnya juga turut dilakukan dengan menyalurkan 338 unit Irpom ke Kabupaten/Kota di Provinsi Banten di antaranya Kabupaten Lebak 155 unit, Kabupaten Pandeglang 85 unit, Kabupaten Serang 55 unit, Kabupaten Tangerang 28 unit, dan Kota Serang 15 unit.
Secara teknis 1 unit Irpom mampu mengaliri sekitar 20 hektare sawah, sehingga 338 unit Irpom mampu mengaliri 6.760 hektare untuk satu kali tanam.
Dikatakan Virgojanti, menyikapi proyeksi panen pada Agustus hingga September yang diprediksi akan memasuki Musim Tanam 2 (MT 2), Pemprov Banten berkomitmen menjaga stabilitas harga beras dengan memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi dan air yang memadai.
Ketersediaan pupuk menjadi fokus utama dalam rangka mendukung kebutuhan petani yang direncanakan.
“Ketersediaan pupuk yang cukup merupakan hal krusial untuk menghindari lonjakan harga beras yang merugikan masyarakat. Kami telah meminta tambahan ketersediaan pupuk melalui surat resmi kepada Gubernur, yang telah direspons positif untuk memenuhi kebutuhan luas tanah yang telah direncanakan,” tutur Virgojanti.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa alokasi pupuk disesuaikan dengan usulan dari kelompok tani (Poktan) serta diproduksi oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company sesuai dengan permintaan pemerintah.
“Kami mengimbau kepada petani dan Poktan untuk menyerap alokasi pupuk sesuai dengan kebutuhan yang telah diusulkan, serta kepada kios untuk mengalokasikan pupuk sesuai rencana yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Pemerintah menegaskan bahwa upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga beras sekaligus mendukung kelangsungan produksi pertanian di Indonesia.
“Kami berkomitmen untuk terus memantau dan mengoptimalkan distribusi pupuk guna mendukung ketahanan pangan nasional,” ujar Virgojanti.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertanian Agus M Tauchid menyampaikan, kemajuan signifikan dalam upaya Pemprov Banten menanggulangi risiko kekeringan dilakukan melalui pendistribusian hingga pemasangan Irpom dan Pompanisasi di seluruh wilayah Provinsi Banten.
“Upaya mitigasi risiko kekeringan menjadi sangat penting, terutama saat wilayah Provinsi Banten memasuki musim kemarau yang diprediksi terjadi pada bulan Juli hingga September,” katanya.
Lanjut Agus, demi mencegah terjadinya kekeringan maka dilakukan upaya memanfaatkan pompanisasi, dengan kapasitas pompa telah meningkatkan Perluasan Areal Tanam (PAT) sampai saat ini seluas 24.000 hektare.
Diharapkan apabila 1.163 Pompanisasi dan 338 unit Irpom semua terpasang akan mampu memberikan luasan PAT sebesar 70.000 hektare.
Angka ini menunjukkan capaian luar biasa yang signifikan di luar teknis irigasi. Saat ini, puncak panen di Banten diharapkan terjadi pada Agustus, dengan luas panen mencapai 49.930 hektare yang diperkirakan menghasilkan 183.837 ton beras.
“Puncak panen selanjutnya di bulan September, di mana luas panen mencapai 56.557 hektar dengan perkiraan hasil 208.235 ton beras,” tuturnya. BIG
