Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merelokasi sebanyak 139 Kepala Keluarga (KK) kolong tol atau jembatan ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk menyediakan hunian layak dan meningkatkan kualitas hidup, sekaligus menata kawasan perkotaan.
“Ada 139 KK yang KTP DKI dipindahkan ke beberapa lokasi rusunawa yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indroyanto saat penyerahan kunci kepada penghuni perpindahan kolong tol Jalan Inspeksi Kanal Barat (Jelambar Baru) ke Rusunawa Rawa Buaya, Jakarta Barat.
Kelik menjelaskan, dari 139 KK itu dengan rincian sebanyak 44 KK terdiri dari 21 unit tipe 30 dengan biaya retribusi Rp360.000 per bulan dan 23 unit tipe 36 dengan retribusi Rp550.00 per bulan.
Lalu, 95 KK lainnya direlokasi ke Rusunawa Daan Mogot Blok untuk menempati sebanyak 20 unit, Rusunawa Daan Mogot Tower 4 unit, Rusunawa Tegal Alur 26 unit dan Rusunawa PIK I Pulogadung 45 unit. “Mereka mendapatkan unit tipe 36.”
Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Pemprov DKI Jakarta menyiapkan Rusunawa KS Tubun, Jakarta Barat bagi warga kolong jembatan Tomang Raya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berharap warga kolong jembatan bisa pindah dengan sukarela ke sejumlah Rusunawa yang telah disediakan.
Menurutnya, lahan yang mereka tempati itu punya Pemprov DKI, lalu Pemprov DKI sudah menyiapkan tempatnya dan ada pelatihan di rusunawa ini dan fasilitasnya bagus.
“Saya minta Pemprov DKI dapat mengedepankan pola pendekatan dialog dengan warga agar mereka mau pindah dengan sukarela,” katanya dalam keterangannya.
Menteri Ara pun meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan pendekatan dialog, sekaligus mengajak warga melihat langsung unit yang akan dihuni.
Hal ini untuk membuat warga kolong jembatan semakin tertarik untuk pindah secara sukarela. BIG
