Pemerintah Provinsi (Pempov) Jakarta menyiapkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai lokomotif pembangunan Jakarta yang modern.
Perusahaan daerah ini diharapkan akan menjadi motor utama pembangunan Jakarta yang berkelanjutan dan inklusif.
Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus (Stafsus) Gubernur Jakarta Yustinus Prastowo dalam Balkoters Talk bertajuk Akselerasi Langkah Strategis Jakpro Wujudkan Jakarta sebagai Kota Global di Pressroom Balai Kota, Jakarta Pusat.
“Gubernur meminta agar PT Jakpro bertransformasi menjadi holding company yang memimpin sektor properti dan menjadi city master developer, motor penggerak utama pembangunan Jakarta modern yang berkelanjutan dan inklusif,” katanya.
Dia menjelaskan, perubahan peran ini PT Jakpro ke depan diperlukan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa memiliki daya saing dan kapasitas pengelolaan proyek yang lebih kuat.
Pasalnya, lanjutnya, Jakarta dinilai membutuhkan lembaga pengembang yang mampu mengintegrasikan pembangunan fisik dengan nilai sosial yang ada di masyarakat.
Menurut Yustinus, nilai – nilai sosial asli Jakarta diminta harus tetap diperhatikan ditengah pembangunan berskala global yang masif dilakukan. “Jakpro harus menjadi simbol profesionalisme dan inovasi.”
Pemprov Jakarta ingin memastikan setiap pembangunan yang dilakukan perusahaan daerah dapat berdampak langsung bagi kualitas hidup warga.
Dia menegaskan, peran Jakpro ke depan bukan sekadar pelaksana proyek, melainkan perancang masa depan kota.
“Jakpro harus menjadi lokomotif pembangunan yang membawa Jakarta menuju kota dunia yang adil dan lestari,” papar Yustinus.
Selain itu, dia menambahkan, Pemprov Jakarta juga tengah meninjau ulang beban penugasan yang diterima Jakpro.
Langkah ini dilakukan agar kondisi keuangan BUMD tersebut kembali sehat dan siap menarik investasi baru.
“Pemprov tengah meninjau mekanisme pengembalian sebagian aset kepada pemerintah daerah agar laporan keuangan Jakpro kembali sehat dan dapat menjadi dasar untuk menarik investasi baru,” jelasnya.
Yustinus mengatakan, selama ini Jakpro memegang banyak penugasan strategis yang berdampak pada arus kas perusahaan.
Oleh sebab itu, Pemprov DKI Jakarta berupaya menata ulang struktur aset agar Jakpro memiliki ruang gerak bisnis yang lebih berkelanjutan.
Langkah ini, katanya, juga menjadi bagian dari pembenahan sistem tata kelola BUMD secara menyeluruh.
Yustinus menekankan keberhasilan Jakpro sebagai entitas bisnis publik juga sangat bergantung pada keseimbangan antara fungsi sosial dan komersial.
“BUMD seperti Jakpro tidak hanya menjalankan penugasan publik, tetapi juga harus menghasilkan profit agar bisa mandiri,” ujarnya. BIG
