Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait sinergi perencanaan, pembangunan dan pengelolaan perikanan budi daya dalam rangka mendukung program revitalisasi tambak di kawasan Pantai Utara Jawa Barat.
Penandatanganan berlangsung di Gedung R.E. Martadinata, Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, baru – baru ini.
Proyek revitalisasi ini akan berlangsung selama dua tahun, dengan luas lahan calon tambak mencapai 78.550 hektare (ha).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pada tahun ini revitalisasi seluas 20.413,25 ha, yang tersebar di empat kabupaten di Jawa Barat, yakni Bekasi (8.188,49 ha), Karawang (6.979,51 ha), Subang (2.369,76 ha), dan Indramayu (2.875,48 ha).
Dalam sambutannya, Gubernur Dedi menekankan pentingnya mengubah paradigma masyarakat mengenai laut sebagai sumber daya utama Indonesia.
Dia menyebutkan, selama ini perhatian masyarakat dan pemerintah masih terlalu fokus ke darat, menyebabkan berbagai kerusakan di kawasan pesisir dan laut.
“Laut adalah kekayaan besar Indonesia, tapi budaya berpikir kita masih darat sentris. Sungai dibelakangi, dibuang limbah dan itu semua bermuara ke laut. Ini yang menyebabkan muara – muara dangkal, sungai tercemar, yang akhirnya laut kita rusak,” jelasnya.
Gubernur menuturkan, Pemeirntah Provinsi (Pemprov) Jabar gencar membenahi bantaran sungai, menghilangkan bangunan liar dan menanam pohon kelapa di sepanjang sungai, serta pantai, yang nantinya dijaga oleh personel marinir.
Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari pemulihan ekosistem hulu hingga hilir yang saling berkaitan.
Revitalisasi tambak juga akan diarahkan untuk menciptakan ekosistem pantai yang berkelanjutan dengan pengelolaan mangrove, tambak berorientasi ekologi, sistem pengairan yang tertata hingga penyiapan tenaga kerja muda terlatih di bidang kelautan.
“Saya targetkan dua tahun ke depan tidak ada lagi bangunan liar di bantaran sungai, tidak ada lagi sertifikat tanah di sempadan sungai dan tidak ada lagi pendangkalan muara,” tegas Gubernur.
Sementara itu, Menteri Trenggono menilai wilayah Jabar sebagai miniatur Indonesia dalam hal tantangan perairan dan lingkungan.
Dia menjelaskan, revitalisasi tambak ini merupakan bagian dari lima kebijakan strategis KKP, yakni perluasan kawasan konservasi laut (target 97,5 juta ha pada tahun 2045), penangkapan ikan secara terukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023, dan pengembangan budidaya komoditas unggulan, seperti udang, ikan nila salin, kepiting, rumput laut, serta lobster.
Kebijakan strategis lainnya, yakni pengembangan wilayah pulau – pulau kecil menjadi destinasi kelas dunia dan rehabilitasi waduk dan danau, termasuk Jatiluhur, Cirata, serta Saguling.
Terkait dengan kondisi Waduk Cirata, Sakti mengungkapkan kekhawatiran atas tingginya kandungan merkuri.
Dia menyebutkan kondisi itu sudah membahayakan dan butuh pendekatan kolaboratif untuk penanganannya.
“Kami percaya dengan sinergi bersama Pak Gubernur, pendekatan yang dilakukan bisa jadi model nasional. Apa yang dilakukan di Jawa Barat bisa jadi acuan,” kata Trenggono.
Penandatanganan ini sekaligus menandai dimulainya pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekosistem, sosial dan keberlanjutan ekonomi di wilayah pesisir Utara Jabar.
Bahkan, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran hingga lebih dari Rp2 triliun untuk mendukung revitalisasi ini. BIG
