Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk merumuskan langkah efektif dalam menangani persoalan tawuran dan kemacetan di ibu kota.
Sejumlah kebijakan tengah dikaji, mulai dari pelibatan kriminolog dan psikolog, kampanye besar #JagaJakarta, hingga pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Antitawuran.
Rapat yang berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta ini dihadiri jajaran Staf Khusus dan Tenaga Ahli Gubernur, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, serta kepala dinas dan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait.
“Tawuran di Jakarta seperti menjadi masalah turun-temurun dengan beragam penyebab. Karena itu, kehadiran Pemprov Jakarta untuk menangani masalah ini sangat dinanti oleh publik,” ujar Koordinator Staf Khusus Gubernur Jakarta Firdaus Ali.
Pemprov Jakarta akan menjajaki kerja sama dengan psikolog dan kriminolog dari berbagai universitas di sekitar Jakarta untuk merumuskan solusi yang lebih komprehensif.
Sementara itu, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo menekankan perlunya tindakan tegas untuk menghentikan aksi tawuran.
“Perlu ada enforcement yang kuat. Teori ‘broken windows’, di mana pelanggaran kecil langsung ditindak, bisa diterapkan juga dalam konteks ini,” ungkapnya.
Di sisi lain, Staf Khusus Gubernur Bidang Pemuda dan Olahraga Dicky Soemarno, menambahkan, kampanye besar bertajuk #JagaJakarta dapat menjadi salah satu pendekatan.
Dia juga mendorong intensifikasi patroli oleh Forkopimda serta pemanfaatan teknologi CCTV berbasis kecerdasan buatan (AI).
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali, mengusulkan agar pendekatan ekonomi dan sosial turut dikaji sebagai solusi jangka panjang.
Dia menyebutkan, kemungkinan pemberian insentif di wilayah bebas tawuran serta disinsentif bagi daerah rawan konflik.
Dalam forum tersebut, muncul pula usulan pembentukan Satgas Penertiban Tawuran sebagai garda depan penanganan konflik.
“Satgas penertiban harus segera dibentuk, dan operasi lapangan tetap harus dijalankan secara masif,” tutur Staf Khusus Gubernur Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia Wisnu Permadi.
Selain isu tawuran, rapat juga membahas masalah kemacetan akibat proyek konstruksi yang mengganggu arus lalu lintas.
Pemprov Jakarta berencana menjatuhkan sanksi tegas kepada kontraktor yang tidak mematuhi standar keselamatan dan pengelolaan lalu lintas yang sesuai dengan dokumen perencanaan.
Beragam proyek strategis, seperti MRT, LRT, JSDP, PAM Jaya, dan Harbour Road Toll disebut menjadi penyebab utama kemacetan di sejumlah ruas jalan utama Jakarta.
“Kita harus lebih sensitif dan responsif. Masyarakat membutuhkan kehadiran petugas di lapangan, terutama dari Dinas Perhubungan, untuk mengatur lalu lintas di titik – titik proyek,” ujar Prastowo. BIG
