Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terus mendorong kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pihak, dalam penanganan Tuberculosis (TBC).
Penanganan ini khususnya temuan kasus TBC di masyarakat, karena TBC merupakan penyakit menular yang menjadi masalah bersama.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, saat Peluncuran USAID Bebas TB Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Penyusunan Rencana Kerja Terpadu Bersama Menuju Eliminasi dan Bebas dari TB di Hotel Haris, Rabu (30/1/2024).
Sumarno menjelaskan, di Jawa Tengah temuan kasus TBC sudah terhitung tinggi, bahkan tertinggi di Indonesia. Menurutnya, temuan kasus memang mesti didorong, agar dapat dilakukan penanganan lebih baik, seperti slogan penanganan TBC, yakni TOSS, temukan, obati sampai sembuh.
“Temukan saja itu butuh effort. Makanya, penanganan TBC tidak bsa parsial, tapi butuh upaya kolaboratif,” jelasnya.
Dia menunjuk contoh yang dilakukan Pemprov Jateng, dengan bicara masalah yang ada di masyarakat, misalnya stunting, kemiskinan, TBC dan lain-lain, sasarannya sama, yakni masyarakat.
Untuk itu, ketika terjun ke satu desa atau wilayah, seluruh dinas diminta berkolaborasi dalam melakukan penanganan.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Jateng Irma Makiyah menambahkan, pengelolaan TBC di provinsi ini menduduki peringkat pertama nasional.
Temuan kasus TBC terhitung tinggi, dari target 90% pada 2023, tercapai 115%.
“Tahun 2023, dari estimasi 73.856 (orang), tapi cakupan temuannya mencapai 85.071 (orang), atau 115%, (besaran itu) di atas nasional. Cakupan temuan terbanyak Kabupaten Tegal, nomor satu nasional,” ungkapnya.
Selain terus berupaya menemukan kasus, pihaknya terus fokus melakukan upaya pencegahan TB, bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk, Tim Penggerak PKK.
Irma juga mengapresiasi pendampingan yang dilakukan USAID di lima kabupaten/kota, yakni Kota Semarang, Surakarta, Kabupaten Kudus, Tegal, dan Cilacap, selama lima tahun mulai Juli 2023 sampai Juli 2028, sehingga diharapkan Jawa Tengah bisa bebas TBC pada tahun 2030.
Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi, membeberkan, kasus TBC masih menjadi perhatian pemerintah.
Pasalnya, TBC merupakan penyakit yang berisiko pada kematian. Dalam satu tahun, diperkirakan 134.000, artinya setiap jam ada 15 kematian akibat TBC.
Dia menambahkan, tidak hanya membunuh, yang memberatkan adalah jika TBC menimpa anak-anak, apalagi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, peningkatan kasus TBC cukup tajam.
“Secara nasional, temuan kasus TBC sebesar 40 persen, temuan TBC anak sampai 250%. Ini menjadi perhatian, karena ada hubungan dengan stunting. Jika gizi jelek, anak mudah stunting dan anak dengan TBC, gizinya jelek,” ujar Imran.
Menurutnya, program USAID Bebas TBC menjangkau empat provinsi, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatra Utara, mengingat temuan kasus di tempat tersebut terhitung tinggi, sehingga jika TBC di empat provinsi itu tertangani, sama dengan sudah membereskan TBC di Indonesia hingga 60% hingga 70%. BIG
