Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk mewujudkan ASN sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, perlu ditetapkan ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan diri. Selain itu, juga wajib memegang teguh etos akuntabilitas publik atas kinerjanya.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan hal demikian, usai melantik dan mengambil sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY pada Selasa (27/06). Seremonial pelantikan digelar di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
“Di lingkungan Pemda DIY, upaya melanjutkan Reformasi Birokrasi, tercermin pula pada momentum hari ini, sebagaimana 42 pejabat yang telah diambil sumpahnya. Adanya rotasi dan promosi, hendaknya dipahami pula, sebagai dinamika perkembangan organisasi, untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi, sekaligus upaya adaptasi terhadap situasi, dan perubahan yang terjadi,” ujar Sri Sultan dalam situs jogjaprov.go.id.
Pada kesempatan tersebut, sebanyak 42 pejabat, yakni satu Pejabat Pratama, 22 Jabatan Administrator, dan 19 Pejabat Eselon IV telah diambil sumpahnya.
Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Gubernur DIY tentang Penyesuaian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan keputusan Gubernur DIY tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas tertanggal 23 Juni 2023.
Sri Sultan mengungkapkan, pelantikan dan pengambilan sumpah untuk menduduki jabatan publik, membawa amanah dan tanggung jawab sesuai bidang ketugasannya masing-masing.
Dalam menjalankannya, lanjutnya, perlu komitmen, kemauan kuat dan tanggung jawab penuh, agar amanah itu bisa terwujud.
“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di lingkungan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, hendaknya dipandang pula sebagai governance strategy, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, seiring upaya menggerakkan roda pemerintahan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” jelas Sri Sultan.
Menurutnya, terkhusus untuk transformasi nomenklatur Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP.
“Besar harapan, DPMPTSP dapat memberikan pelayanan investasi dan perizinan yang lebih tangkas dan berkualitas, melalui strategi pengembangan omni channel yang mendukung efisiensi, kecepatan, kemudahan, dan integrasi dalam basis-basis pemanfaatan teknologi,” tuturnya.
Dari sisi tata kelola sumber daya manusia, DPMPTSP juga telah memiliki postur organisasi “Miskin Struktur, Kaya Fungsi”.
“Dengan postur ini, DPMPTSP diharapkan mampu mencapai tataran digital agility dan digital leadership, melalui berbagai inovasi dan revolusi mindset organisasinya,” ungkap Sri Sultan.
Lebih lanjut, dalam sambutannya Sri Sultan berpesan, pembangunan adalah kerja besar yang diamanahkan rakyat untuk merealisasikan keistimewaan DIY. Sebagai konsekuensinya, setiap pemimpin dituntut sebagai work-leader dan menjadi role-model bagi organisasinya.
“Pemimpin juga harus berpegang teguh pada prinsip good governance, yang tercermin dalam gareget ‘Tatas, Tutus, Titis, Titi lan Wibowo’: Berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat dan inovatif; totalitas-tuntas-dalam basis outcome dan impact; kolaboratif-presisi dalam perencanaan; teliti-ketelitian dalam pelaksanaan program kegiatan dan administrasinya. Hingga akhirnya, mencapai tataran pemerintah berwibawa, selaras dengan masyarakatnya yang sejahtera,” kata Sri Sultan.
Dia berharap, pelantikan ini dapat dijadikan momentum percepatan pembangunan, dengan tujuan untuk meraih makna hakiki Keistimewaan DIY, yaitu peningkatan martabat dan kesejahteraan masyarakat Jogja. BIG
