Provinsi Jawa Barat (Jabar) memiliki potensi besar untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah sebagai penopang pembangunan nasional.
Demikian dikemukakan Kepala Komite Manajemen Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Jawa Barat KDEKS Provinsi Jabar Diana Sari, dalam sebuah acara di Bandung, baru-baru ini.
Dia menjelaskan, beberapa potensi tersebut di antaranya provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu 48.27 juta jiwa (17.2% dari populasi Indonesia) hampir sama dengan populasi Spanyol (negara dengan populasi terbesar di Eropa Selatan).
Provinsi Jabar adalah salah satu penyumbang utama ekonomi Indonesia, yaitu Rp2,209 triliun hampir sama dengan PDB Aljazair (salah satu negara dengan ekonomi tertinggi di Kawasan Afrika).
“Jabar, Provinsi dengan penyumbang ekspor terbesar di Indonesia, yaitu US$16,79 miliar atau 16,28% atau terhadap ekspor nasional,” ujarnya.
Provinsi Jabar dengan jumlah populasi pesantren terbanyak di Indonesia, berjumlah 8.728 pesantren yang terdata atau sekitar 31,8% dari total populasi nasional.
“Jabar, provinsi dengan realisasi investasi tertinggi di Indonesia selama lima tahun berturut-turut serta provinsi dengan pengumpulan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) terbesar se-Indonesia dengan nilai Rp 6,1 triliun pada tahun 2023,” jelasnya.
Diana juga menjelaskan bahwa penguatan ekonomi dan keuangan Syariah Jabar tidak bisa secara default mengikuti arah kebijakan di daerah lain, tetapi perlu mempertimbangkan prioritas pembangunan Jabar itu sendiri, sehingga arah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tidak terlepas dari rencana strategi pembangunan Jabar.
Dalam konteks keunggulan Jabar, secara substansi Jabar sebenarnya telah mengimplementasikan berbagai program yang erat kaitannya dengan ekonomi syariah dan menjadi kekhasan dan keunggulan daerah.
Contohnya, pengembangan kemandirian ekonomi pesantren melalui program One Pesantren One Product (OPOP).
Program tersebut, lanjut Diana, telah mendorong penguatan aktivitas manajerial ekonomi pesantren sebagai salah satu garda depan pengembangan ekonomi syariah di tanah air.
“Potensi ini berhasil dimanfaatkan dengan baik, sehingga efek multiplier pengembangan ekonomi pesantren adalah pertumbuhan ekonomi di tingkat desa,” tuturnya.
Secara spesifik, Kepala Manajemen KDEKS Jabar ini menguraikan bahwa paling tidak terdapat empat pengembangan strategi, yaitu penguatan regulasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Jawa Barat, termasuk ekosistem rantai nilai halal.
Selain itu, Penyusunan Peraturan dan rencana pembangunan daerah sektor ekonomi dan keuangan syariah, Perbaikan tata kelola zakat dan wakaf produktif, serta optimalkan peran LKMS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pengembangan strategis lainnya Memperluas literasi dan inklusi keuangan syariah termasuk pengembangan skema pembiayaan pembangunan daerah.
Diana juga menyoroti pentingnya pengembangan industri produk halal, melalui penguatan ekosistem rantai nilai halal semua sektor unggulan.
Jabar dapat menjadi pioneer, misalnya, dalam pengembangan sektor pariwisata ramah muslim sebagai destinasi unggulan Provinsi Jabar.
Masjid Raya Aljabbar, misalnya sudah berkembang bukan hanya sebagai tempat ibadah dengan arsitektur yang iconic, tetapi juga destinasi wisata baru bagi muslim, baik domestik maupun mancanegara.
Pengembangan kawasan wisata ramah muslim dengan Masjid Raya Al-Jabbar sebagai icon building dapat dikembangkan oleh pemerintah provinsi, sehingga wilayah sekitar dapat berkembang secara organik.
“Potensi wisata Jabar bagian selatan atau dikenal dengan Priangan Timur atau Jabar Utara atau Kawasan Rebana juga menyimpang banyak potensi sektor wisata ramah muslim,” jelas Diana. BIG
