Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhu) terus berkomitmen mendorong pergeseran mobilitas masyarakat dari kendaraan pribadi menuju transportasi massal, guna menekan angka kemacetan.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal, pada acara Penandatanganan Kontrak Subsidi Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Tahun 2023 di Stasiun LRT Jabodebek Halim.
Risal menuturkan, sebagai salah satu upaya dalam mendorong terjadinya pergeseran ini, Pemerintah telah memberikan beragam insentif untuk menarik minat Masyarakat, seperti pada LRT Jabodebek.
“Khusus untuk LRT Jabodebek saja, kami menganggarkan dana Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) sebesar Rp 119.793.951.000,00 (hampir Rp120 miliar) pada 2023,” ujarnya.
Sebagai informasi, besaran PSO tersebut sesuai dengan kontrak subsidi yang ditandatangani Direktur Jenderal Risal dan Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo hari ini. “Penandatanganan kontrak subsidi untuk LRT Jabodebek ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah bagi masyarakat melalui layanan kereta api yang terjangkau,” jelas Risal.
Didiek menegaskan bahwa KAI berkomitmen melaksanakan penugasan PSO ini dengan sebaik-baiknya.
“Kami siap melaksanakan amanah yang diberikan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sesuai kontrak untuk LRT Jabodebek,” tuturnya.
Sejalan dengan semangat pelaksanaan PSO, Didiek memastikan bahwa KAI akan terus melakukan peningkatan pelayanan sarana, fasilitas dan pelayanan lainnya, dengan berkoordinasi serta berkolaborasi bersama pihak-pihak terkait.
“KAI akan terus mendukung pemerintah dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan menghadirkan transportasi umum yang saling terintegrasi, sehingga masyarakat dapat bertransportasi menggunakan angkutan massal dengan nyaman,” tutur Didiek. BIG
