Digitalisasi pembayaran transportasi publik adalah kunci untuk menekan biaya, meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan integrasi transportasi berkelanjutan.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan (Ditjen Intram Kemenhub) Risal Wasal dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Strategi Perluasan Digitalisasi Pembayaran pada Layanan Transportasi Publik di Indonesia, bagian dari rangkaian East Asia Society for Transportation Studies (EASTS) Conference ke-16 di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, belum lama ini.
Dia mengungkapkan bahwa pengeluaran masyarakat untuk transportasi masih relatif tinggi.
Biaya transportasi mencapai 12,46% dari total biaya hidup, sementara standar idealnya tidak lebih dari 10% (World Bank, 2023).
“Biaya sebesar itu tentu menjadi beban bagi masyarakat. Dengan adanya integrasi tarif dan sistem pembayaran terpusat, beban itu bisa ditekan,” ungkapnya.
Selain faktor biaya, Risal menambahkan, tantangan juga muncul dari tingginya mobilitas masyarakat dan wilayah Jabodetabek, pergerakan harian mencapai lebih dari 75 juta perjalanan (BPTJ, 2023).
“Tanpa integrasi yang baik, arus mobilitas sebesar ini sulit dikelola secara efektif dan justru menambah beban biaya maupun waktu tempuh bagi masyarakat,” tuturnya.
Dia menekankan bahwa digitalisasi pembayaran dengan sistem tap-in dan tap-out memiliki peran penting dalam menghasilkan data perjalanan.
“Data dari perjalanan ini akan menjadi dasar untuk perencanaan kapasitas, penyusunan subsidi tarif dan memastikan layanan angkutan umum benar – benar saling terhubung, terintegrasi, serta berlanjut,” ujarnya.
Menurut Risal, integrasi transportasi juga harus menjangkau simpul perkotaan hingga Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) agar tidak hanya mobilitas masyarakat, tetapi juga distribusi logistik berjalan lancar.
“Tugas kita bagaimana memastikan semuanya seamless, baik secara layanan maupun secara simpul,” jelasnya.
Saat ini, integrasi tarif antar moda transportasi telah diterapkan di Jakarta pada layanan TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.
Tarif maksimum ditetapkan Rp10.000 untuk perjalanan lintas moda dalam tiga jam.
Ke depan, Ditjen Intram akan memperluas integrasi ini dengan menghubungkan moda lain di bawah PT Kereta Api Indonesia, seperti KAI Commuter dan LRT Jabodebek.
“Langkah integrasi tarif ini menjadi pondasi menuju konsep yang lebih luas, yakni Mobility as a Service (MaaS). Dalam konsep ini, berbagai moda transportasi dapat direncanakan, dipesan dan dibayar dalam satu platform terintegrasi. Dengan begitu, masyarakat akan menikmati perjalanan yang lebih mudah, murah dan efisien,” tutur Risal.
FGD ini juga menghadirkan narasumber lain, yaitu Dwiyanto Cahyo Sumirat (Kepala Perwakilan Bank Indonesia Surakarta), Taufiq Muhammad (Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta), Kelvin Timotius (VP Customer Payment Gopay), dengan moderator Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Haris Muhammadun. BIG
