Wali Kota Tangerang Banten Sachrudin mengatakan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 telah disetujui DPRD dengan proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp5,4 triliun.
“Kesepakatan ini bukan hanya tentang angka dan postur anggaran, tetapi juga komitmen bersama untuk memastikan pelayanan publik yang cepat, merata, dan berdampak langsung kepada masyarakat,” katanya dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD Kota Tangerang, Banten.
Wali Kota juga menyampaikan, program dan kegiatan di setiap prioritas pembangunan dirancang dengan prinsip efisiensi, inklusivitas dan akuntabilitas.
Untuk pendapatan daerah sebesar Rp5,4 triliun terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,1 triliun dan pendapatan transfer Rp2,3 triliun.
Kemudian, belanja daerah Rp5,874 triliun dengan defisit sebesar Rp448,68 miliar ditutupi melalui pembiayaan daerah.
Adapun belanja daerah akan difokuskan pada pendidikan dan kesehatan sebagai layanan dasar, penguatan pelayanan berbasis teknologi, peningkatan infrastruktur berkelanjutan dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
“Anggaran ini akan dijalankan oleh 40 perangkat daerah, dengan semangat melayani, bukan dilayani. Kita ingin setiap program berdampak langsung dan terukur,” jelasnya.
Wali Kota menambahkan, momentum ini sebagai langkah penting dalam memastikan anggaran daerah benar – benar menjawab dinamika kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan perkotaan yang terus berkembang.
Melalui perubahan KUA-PPAS 2025, Pemkot Tangerang menetapkan lima prioritas utama pembangunan, yaitu peningkatan daya saing SDM berbasis IPTEK dan karakter.
Selain itu, penguatan ekonomi lokal dan digitalisasi UMKM, pembangunan infrastruktur perkotaan yang ramah lingkungan, pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana, serta optimalisasi pelayanan publik dengan pendekatan digital dan humanis
Wali Kota juga menekankan kalau semangat kolaborasi antara Pemeirntah Kota Tangerang dan DPRD setempat harus terus dijaga dalam setiap tahapan pelaksanaan anggaran.
Dia juga meminta seluruh perangkat daerah menjadikan kesepakatan ini sebagai pedoman kerja.
“Pelayanan berkualitas tidak bisa dikerjakan sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor, lintas fungsi, bahkan lintas generasi,” ungkapnya.
Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam menuturkan, keberhasilan pembangunan bukan hanya ditentukan dari serapan anggaran, tetapi dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Inilah saatnya bekerja lebih cepat dan lebih cermat. Semangat pelayanan harus menjadi roh dalam pelaksanaan anggaran,” tuturnya. BIG
