Nasional

Rakor Sinergi Digitalisasi, Stabilitas Harga dan Pengelolaan Mobilitas untuk HKBN

×

Rakor Sinergi Digitalisasi, Stabilitas Harga dan Pengelolaan Mobilitas untuk HKBN

Sebarkan artikel ini
Rapat koordinasi Sinergi Digitalisasi dan Digitalisasi, Stabilitasi Harga dan Pengelolaan Mobilitas untuk Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) di Garut. (dok. indramayukab.go.id)

Wakil Bupati Indramayu Syaefudin menghadiri rapat koordinasi Sinergi Digitalisasi dan Digitalisasi, Stabilitasi Harga dan Pengelolaan Mobilitas untuk Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) di Garut.

Wabup Syaefudin hadir bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) beserta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se- Provinsi Jawa Barat.

Acara High Level Meeting (HLM) Provinsi se-Jawa Barat menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Barat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Acara itu menghasilkan 8 kesepakatan bersama, di antaranya agar daerah menjaga ketersediaan stok bahan pangan terutama aneka cabai, bawang merah, dan daging ayam ras pada akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026, Menjamin ketersediaan pemenuhan kebutuhan komoditas Program Makan Bergizi Gratis, Kelancaran logistik angkutan barang, serta pengendalian harga tarif angkutan (darat, laut dan udara). BIG

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng perguruan tinggi untuk mendukung implementasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di tahun 2026.

Ratusan Surveyor dari sejumlah kampus yang dipimpin IPB University akan melakukan survei ke desa-desa pesisir Indonesia.

“Ini model identifikasi tahap I yang akan didukung universitas. Teman-teman surveyor dari sejumlah universitas akan melakukan survei di calon-calon lokasi KNMP,” ungkap Ketua Koordinator Pelaksanaan KNMP Trian Yunanda dalam siaran resmi di Jakarta.

Acara pelepasan surveyor berlangsung di IPB University pada 8 Desember lalu.

Ada 560 surveyor yang akan mengumpulkan data dari desa-desa pesisir di 97 kabupaten/kota di Indonesia. Pengumpulan data ini ditargetkan selesai akhir tahun 2025.

Trian menerangkan, pelibatan surveyor dari sejumlah perguruan tinggi untuk percepatan pelaksanaan pembangunan KNMP yang ditargetkan menyasar 1.000 lokasi di tahun 2026.

Data hasil survei akan siap dipakai untuk mendukung penetapan lokasi serta model klaster bisnis KNMP yang akan diterapkan di tiap lokasi.

Implementasi pembangunan KNMP di tahun 2026 sendiri mengusung konsep sistem klaster, yang terdiri dari kawasan hub, sentra logistik dan desa penyangga.

“Setelah proses penyiapan ini kita akan melakukan pembangunan selama 6 bulan, di samping itu kami juga menyiapkan fase pendampingan dan pemberdayaan. Jadi dengan KNMP, pemerintah tidak hanya menyiapkan sarana tapi masyarakat nelayannya kita siapkan. Hulu hilir kita siapkan,” ungkapnya.

Wakil Ketua Tim Pelaksana Survei Calon Lokasi KNMP Achmad Solihin memastikan kesiapan para surveyor untuk melakukan survei lapangan.

Seluruh tim telah mendapat coaching intensif sebelum terjun ke lapangan yang dilakukan bertahap mulai 10 Desember 2025.

Materi survei mencakup analisis sosial ekonomi seperti tingkat pendidikan masyarakat, pendapatan, pekerjaan, hingga budaya setempat.

Selain itu, tim survei juga melakukan identifikasi karatekeristik lokasi-lokasi pesisir.

“Pesertanya bukan hanya dari IPB, tapi melibatkan perguruan tinggi lainnya, termasuk kampus-kampus lokal. Kami juga memastikan netralitas dalam melakukan servei ini sehingga hasilnya menjadi landasan data yang kuat untuk pengambilan keputusan,” ungkap Ahmad Solihin.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut implementasi program KNMP untuk mengubah wajah kampung nelayan menjadi modern dan berdaya saing.

Pemerintah tidak hanya menyiapkan sarana prasana produksi perikanan, tapi juga membangun kompetensi masyarakat dan memperluas pasar perikanan yang dihasilkan para nelayan. BIG

 

 

 

 

Facebook Comments Box