Nasional

Satgas PMK Keluarkan SE Terbaru tentang Aturan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan PMK

×

Satgas PMK Keluarkan SE Terbaru tentang Aturan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan PMK

Sebarkan artikel ini

Sudah lebih dari satu tahun sejak wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terjadi pada April 2022, kini tren penambahan kasus senantiasa terpantau terus menurun.

Per 22 Juni 2023, tren penambahan kasus aktif terpantau mengalami penurunan dengan sisa kasus aktif sebesar 4.499 dari total 630.436 kasus.

Hingga saat ini, di Indonesia PMK telah tersebar pada 27 provinsi dan 320 kabupaten/kota.

Sementara itu, sebanyak 18 provinsi dan 171 kabupaten/kota tercatat sudah tidak lagi melaporkan adanya kasus PMK.

Dalam rangka menyambut Hari Raya Iduladha 1444 H yang aman dari PMK dan penyakit hewan strategis lainnya, Satuan Tugas yang menangani PMK telah melakukan Rapat koordinasi nasional mengenai penerapan kebijakan lalu lintas hewan ternak pada 23 Juni 2023 yang dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulqngqn Bencanq (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, selaku Ketua Satgas untuk Penanganan PMK.

Rapat tersebut juga mengundang perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait, Satgas PMK daerah, pelabuhan, dan asosiasi di Indonesia.

Pada rapat tersebut, Suharyanto menyampaikan arahan pentingnya untuk memastikan keadaan hewan yang akan disembelih saat kegiatan Iduladha dalam keadaan sehat dan tidak terpapar penyakit PMK, serta penyakit hewan lainnya, juga turut mengingatkan tentang pentingnya menggencarkan vaksinasi PMK.

Selanjutnya, pada tahun ini, aturan lalu lintas hewan kurban akan diatur dalam beberapa regulasi di antaranya Fatwa MUI Nomor 34 Tahun 2023 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban saat Merebaknya Penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) dan Antisipasi Penyakit Peste Des Petits Ruminants (PPR) pada Hewan Kurban, Peraturan Kementrian Pertanian Nomor 17 Tahun 2023, serta SE Satgas PMK Nomor 1 Tahun 2023 yang baru saja diterbitkan hari ini, Senin (26/6/2023).

Berdasarkan Fatwa MUI, hewan ternak yang sah secara sebagai hewan kurban antara lain adalah hewan yang sehat, tidak cacat (buta, pincang, tidak terlalu kurus, tidak sakit, dan cukup umur), hewan terjangkit LSD ringan (benjolan belum menyebar dan tidak berpengaruh pada kerusakan daging), hewan terjangkit PPR ringan (gejala klinis yang ditandai demam suhu 39-40 dan tidak menunjukkan gejala yang parah).

Selain itu, hewan yang pada tubuhnya terpasang eartag atau penanda lain sebagai identitas hewan dan informasi status vaksinasi, tetap sah digunakan sebagai hewan kurban.

SE Satgas PMK Nomor 1 Tahun 2023 yang merujuk kepada Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 menjelaskan, beberapa bentuk relaksasi lalu lintas hewan dan produk hewan rentan PMK.

Perubahan pertama adalah dihapuskannya ketentuan wajib karantina 14 hari sebelum keberangkatan bagi hewan rentan PMK yang akan dilalulintaskan di dalam negeri dengan tetap diawasi oleh pejabat karantina berwenang di entry/exit point dan Pejabat Otoritas Veteriner (POV) atau dokter hewan berwenang setempat.

Selanjutnya, terjadi perubahan status zonasi daerah dari yang sebelumnya terdiri atas zona hijau, zona putih, zona kuning, dan zona merah menjadi daerah bebas PMK, daerah terduga PMK, daerah tertular PMK, dan daerah Wabah PMK.

Aturan yang membedakan dengan aturan sebelumnya adalah adanya ketentuan kewajiban melampirkan hasil analisis risiko yang sesuai dengan ketentuan pada Permentan Nomor 17 Tahun 2023 bagi hewan dan produk segar rentan PMK yang akan dilalulintaskan dari Daerah Bebas PMK menuju Daerah Wabah PMK, Daerah Terduga PMK menuju Daerah Bebas PMK dan Daerah Wabah PMK, Daerah Tertular PMK menuju Daerah Bebas PMK, Daerah Terduga PMK, dan Daerah Wabah, serta Daerah Wabah PMK menuju seluruh Daerah.

Satgas yang menangani PMK bersama dengan Badan Karantina Pertanian yang didampingi oleh BPBD, UPT Karantina Pelabuhan dan Dinas setempat yang menaungi urusan peternakan dan kesehatan hewan juga melakukan peninjauan lapang ke lima pelabuhan utama di Indonesia pada 25-27 Juni 2023.

Hal ini dilakukan, guna memantau secara langsung penerapan kebijakan dan proses pengawasan lalu lintas ternak, khususnya hewan kurban agar aman dari PMK.

“Dengan menerbitkan Surat Edaran ini dan dilaksanakannya peninjauan lapang, kami himbau agar stakeholders terkait dapat segera menyesuaikan aturan serta selalu berkoordinasi satu sama lain agar implementasi aturan di lapangan menjadi lebih efektif dan harmonis. Saya berharap kegiatan kurban di tahun ini dapat berlangsung dengan lancar,” tutur Suharyanto, selaku Ketua Satgas. BIG

Facebook Comments Box