Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Beny Suharsono melakukan konsolidasi program kerja bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY.
Konsolidasi tersebut bertujuan guna memenuhi target pencapaian Pemprov DIY yang telah tercantum dalam RPJMD DIY 2022-2027, dengan pelaksanaan pada Senin (5/6/2023).
“Sebagai Sekda yang baru, tentu kami punya kewajiban untuk segera mengkonsolidasi program kerja dengan semua elemen agar bersama-sama mampu mengerahkan energi untuk menyelesaikan persoalan yang ada di DIY sesuai RPJMD. Segala upaya yang kita lakukan tentu untuk mendukung pencapaian Pancamulia,” kata Beny saat memimpin rapat di Gedung Radyosuyoso, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Dia mengungkapkan, dirinya memiliki kewajiban untuk selalu mengingatkan kembali apa yang ingin dicapai, karena pada intinya, Pancamulia ialah upaya mewujudkan masyarakat Jogja yang berkehidupan lebih baik lagi dan salah satu target utama Pemprov DIY adalah menurunkan angka kemiskinan.
“Upaya penurunan kemiskinan di DIY tentu membutuhkan kolaborasi dan akselerasi. Dan target terdekat ialah penghapusan kemiskinan ekstrim pada 2024. Salah satunya dengan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lingkungan makro yang mendukung,” jelasnya.
Diakui Beny, praktik good governance di DIY telah dinilai sudah sangat bagus, tapi hal tersebut masih belum punya korelasi positif dengan kondisi realitanya, termasuk angka kemiskinan.
“Untuk itu dirinya berharap ke depan, perbaikan yang sudah dilakukan untuk mencapai good governance bisa berpengaruh di luar birokrasi,” ungkapnya.
Pertumbuhan ekonomi di DIY sudah cukup baik bahkan bisa melebihi angka nasional karena didorong oleh UMKM, tapi inflasi di DIY masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan inflasi nasional.
“Maunya, pertumbuhan ekonomi meningkat tapi inflasi bisa terus ditekan,” katanya.
Beny pun kembali mengingatkan strategi reformasi kalurahan yang telah dikemukakan Gubernur DIY untuk membantu mengatasi kemiskinan.
Reformasi kelurahan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas pemerintah kalurahan dan pemberdayaan masyarakat dan sesuai arahan Gubernur DIY, reformasi kalurahan harus dibuat sederhana, tidak rumit.
“Strategi ini bersifat tematik untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan. Intinya, ingin memperbaiki sistem dan mekanisme yang dilakukan selama ini di kelurahan, biar semakin baik. Misalnya dengan mengoptimalkan unsur SDM kelurahan, seperti Karang Taruna, Tagana, maupun PKK,” tuturnya.
Rapat ini dihadiri oleh seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemda DIY serta berbagai elemen terkait guna melakukan percepatan pencapaian target pembangunan dan pemecahan persoalan di DIY. BIG
