Dalam rangka upaya meminimalisir timbulnya permasalahan hukum melalui perkuatan nilai integritas dan kode etik sumber daya manusia, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) menggelar Sosialisasi Advokasi Hukum Bidang Perhubungan Darat Tahun 2023 di Novotel Suites Yogyakarta Malioboro, Yogyakarta pada Kamis (5/10/2023).
“Kegiatan ini merupakan wadah bagi kita semua guna mendapatkan pemahaman dan pandangan supaya permasalahan hukum dapat diminimalisir,” kata Sekretaris Ditjen Hubdat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Amirulloh saat membacakan sambutannya.
Saat ini, lanjutnya, sudah ada beberapa pengaduan dari lembaga masyarakat yang juga terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang bisa berdampak pada permasalahan hukum.
Amirulloh juga menyampaikan bahwa Ditjen Hubdat pada beberapa tahun terakhir mendapatkan cukup banyak permohonan gugatan dari masyarakat yang ditujukan tidak hanya pada instansi, tapi gugatan itu juga terjadi pada pegawai baik Korsatpel/pengawas satuan pelayanan.
“Namun, apabila ada gugatan hukum atau panggilan dari aparat penegak hukum, panggilan ini harus tetap dipenuhi karena merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Ke depan, Amirulloh berharap dengan adanya persamaan pandangan dan juga apabila setiap pegawai senantiasa mematuhi dan menjalankan integritas, kode etik dan disiplin pegawai, permasalahan hukum seperti ini dapat dihindari.
Pada kesempatan ini, Kepala Bagian Perjanjian, Advokasi dan Sosialisasi Hukum Kemenhub Yustinus Danang mengungkapkan, kini Kemenhub sudah meningkatkan pelayanan penanganan perkara melalui sistem e-Advokasi dalam proses bantuan hukum.
Lebih lanjut Yustinus menegaskan, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap ASN berhak mendapatkan hak perlindungan bantuan hukum.
“Bantuan hukum yang dimaksud berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya artinya harus sesuai tugas dan fungsi,” jelas Yustinus.
Selain itu, Yustinus juga membahas terkait dengan Permenhub Nomor KM 74 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen Perhubungan.
“Dalam Permenhub ini, dinyatakan layanan hukum yang diberikan berupa pemberian pertimbangan atau pendapat hukum dan juga penyelesaian perkara kepada unit kerja kementerian, pejabat, mantan pejabat, pegawai, dan pensiunan pegawai yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tupoksi,” tuturnya.
Adapun, permasalahan hukum yang sering terjadi belakangan ini di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat adalah mengenai Sengketa Tata Usaha Negara, Sengketa Keperdataan, Judicial Review, dan sengketa lainnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum Eko Agus Susanto mengatakan, pentingnya setiap pegawai memiliki integritas, serta mematuhi kode etik agar dapat terhindar dari permasalahan hukum.
“Pengaturan Kode Etik dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan kepada ASN dalam kehidupan bernegara, berorganisasi dan bermasyarakat, sehingga dapat menjalankan profesinya dengan baik dan tidak bertentangan dengan etika,” jelasnya.
Kemudian, Eko berharap nantinya lebih banyak Sumber Daya Manusia (SDM) dengan latar belakang pendidikan hukum di setiap Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia agar dapat saling mengingatkan dan membantu terkait permasalahan hukum.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri juga oleh Kepala Bagian Hukum dan Humas Setditjen Perhubungan Darat, Aznal, Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat se-Indonesia, serta 65 peserta lainnya yang merupakan perwakilan dari setiap unit kerja di lingkungan Ditjen Hubdat. BIG
