Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyiapkan sejumlah program strategis untuk memperbaiki sistem pendidikan di wilayah Provinsi Jabar mulai tahun 2025.
Hal itu disampaikan dalam rapat bersama pimpinan Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, serta pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jabar.
Dia menjelaskan, komitmennya untuk mereformasi sistem pendidikan, khususnya dalam pembentukan karakter siswa dan guru.
“Saya tidak mau lagi ada keributan saat penerimaan siswa SMA/MA. Dinas Pendidikan dan Kemenag harus menetapkan daya tampung secara jelas,” jelasnya.
Apabila tidak mencukupi, lanjutnya, siswa harus diarahkan ke sekolah swasta yang ditunjuk dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan bantu pembiayaan siswa yang bersekolah di swasta, asalkan lokasinya jelas.
Hal serupa juga berlaku untuk penerimaan siswa tingkat SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Gubernur mengajak seluruh pihak menyatukan visi dan misi dalam penataan pendidikan di Jabar, serta selain fokus pada siswa juga turut memperhatikan kesejahteraan dan kualitas guru, termasuk proses rekrutmen yang harus dilakukan secara transparan dan profesional.
“Ke depan, guru di Jabar harus memiliki karakteristik yang terstandar serta mengikuti pelatihan karakter,” tegasnya.
Mulai 2 Mei 2025, gubernur menargetkan pelaksanaan pendidikan karakter di beberapa wilayah Jabar bekerja sama dengan TNI dan Polri.
“Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” ujarnya.
TNI telah menyiapkan sekitar 30 barak hingga 40 barak, khusus untuk pelaksanaan program ini.
Peserta dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.
“Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” jelasnya.
Pembiayaan program akan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat.
Gubernur Dedi menegaskan beberapa kebijakan lainnya, seperti pelarangan study tour, wisuda dan kegiatan lain yang membebani orang tua.
Dia juga mengimbau agar siswa tidak menggunakan sepeda motor karena belum cukup umur. “Harus segera dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk mempertegas kebijakan ini.”
Gubernur Dedi menyoroti penyaluran dana hibah kepada yayasan pendidikan yang dinilai belum merata dan berpotensi salah sasaran.
Untuk itu, lanjutnya, penyaluran hibah akan dihentikan sementara sambil menunggu hasil verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kemenag Jabar. “Rencana ini sudah didukung DPRD Jabar.”
Langkah ini diambil menyusul temuan adanya yayasan baru yang tidak terverifikasi, tetapi menerima dana miliaran rupiah, yang tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk peningkatan kualitas pendidikan.
“Saya tidak mau dana hibah hanya dinikmati oleh pihak – pihak tertentu. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya hentikan dulu. Ke depan, bantuan akan berbasis program pembangunan, bukan aspirasi atau kedekatan politik,” jelasnya.
Gubernur Dedi membuka kemungkinan penyaluran bantuan hibah untuk pembangunan sekolah madrasah dan tsanawiyah yang menjadi kewenangan Kemenag kabupaten/kota.
“Pemprov siap membantu pembangunan madrasah yang sudah jelas jumlah siswanya. Saya tidak mau ada lagi penyalahgunaan. Saya tunggu data resmi dari Kemenag Jabar,” katanya.
Dia menambahkan, sekolah yang dibangun tidak boleh berdekatan dengan SD/SMP untuk menghindari perebutan siswa, sehingga optimistis target 100% partisipasi sekolah hingga jenjang SMA/MA akan tercapai di seluruh wilayah Jabar. BIG
