Pemerintah daerah (Pemda) Kota Bandung mengajukan sejumlah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 dan TA 2024.
Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna menyampaikan, rancangan perubahan APBD tahun 2023 mengacu pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 yang merupakan jabaran perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2018-2023.
Rancangan APBD tahun 2024, lanjut Ema, disusun dengan mengacu kepada RKPD tahun 2024 yang merupakan jabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung tahun 2024-2026.
“Struktur RAPBD tahun 2023 yakni rencana pendapatan perubahan APBD 2023 mencapai Rp7,04 triliun. Meningkat Rp167,98 miliar atau 2,39% dibandingkan dengan pendapatan pada APBD murni 2023 sebesar Rp6,87 triliun,” katanya.
Kemudian, rencana belanja daerah dianggarkan sebesar Rp7,57 triliun, mengalami peningkatan Rp368,85 miliar atau 4,87%.
“Lalu anggaran pembayaran netto pada RAPBD perubahan tahun 2023 mengalami peningkatan yang semula sebesar Rp328,51 miliar menjadi Rp529,38 miliar,” ujarnya.
Sedangkan rencana pendapatan APBD tahun 2024 mencapai Rp7,23 triliun atau meningkat sebesar Rp359,62 miliar atau 4,97% dibandingkan dengan pendapatan pada APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp6,87 triliun.
“Lalu, rencana belanja daerah dianggarkan sebesar Rp7,61 triliun, meningkat sebesar Rp415,49 miliar atau 5,45% dibandingkan dengan belanja daerah pada APBD tahun 2023 yang mencapai Rp7,2 triliun,” jelasnya.
Selain itu, rencana pembiayaan netto pada RAPBD tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp384,38 miliar meningkat Rp55,87 miliar dibanding pembiayaan netto pada APBD tahun 2023 sebesar Rp328,51 miliar.
“Kami berharap Raperda yang sudah disampaikan dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan para dewan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung Kurnia Solihat mengatakan, dengan telah ditetapkannya usul dua Raperda tersebut akan menjadi pembahasan dewan pada Senin mendatang.
“Kami sampaikan kepada fraksi-fraksi untuk mempelajarinya. Pembahasan kedua raperda ini akan dibahas oleh Badan Anggaran. Rapat umum fraksi akan diselenggarakan Senin 18 September,” ungkapnya. BIG
