Wakil Gubernur Sumatra Barat (Wagub Sumbar) Vasko Ruseimy memaparkan komitmen dan strategi pemerintah provinsi dalam menjaga hak masyarakat atas informasi publik pada Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Komisi Informasi Pusat di Jakarta.
Kegiatan tersebut menghadirkan tiga panelis, yakni Komisioner Komisi Informasi Pusat Syawaludin, akademisi Universitas Pertahanan Suwito dan akademisi Universitas Tarumanegara Budi Utami.
Sementara itu, mendampingi Wagub Vasko, hadir Kepala Dinas Kominfotik Sumbar Rudy Rinaldy dan Komisioner Komisi Informasi Sumbar Tanti Endang Lestari.
Dalam paparannya yang bertajuk Kebijakan dan Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Menjaga Hak Akses Masyarakat atas Informasi Publik, Wagub menyatakan Sumbar tidak hanya bahwa keterbukaan informasi di Sumbar bukan hanya tentang predikat informatif, tetapi untuk memastikan transparansi, akuntabilitas dan aksesibilitas informasi yang benar – benar dirasakan masyarakat.
Vasko menyebutkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar telah memperkuat landasan hukum keterbukaan informasi melalui sejumlah regulasi penting, termasuk Perda Nomor 3/2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pergub Nomor 15/2020 dan Kepgub Nomor 065-673-2025 yang menetapkan keterbukaan informasi sebagai salah satu indikator penilaian kinerja perangkat daerah.
Selain regulasi, Pemprov Sumbar juga memperkuat penyebaran informasi melalui publikasi aktif OPD di berbagai kanal digital. “Ini memastikan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya slogan, tetapi bagian dari budaya kerja seluruh OPD.”
Salah satu inovasi yang disorot adalah pengembangan Dashboard Informasi Serta Merta Tematik.
Dashboard ini mengintegrasikan berbagai data dan layanan tanpa menambah aplikasi baru, sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi secara real time.
Selain itu, Dashboard unggulan yang dipaparkan meliput, Dashboard Pembangunan yang menampilkan kinerja pemerintahan, realisasi pendapatan dan belanja daerah, hingga performa OPD, semua dapat diakses publik tanpa login.
PPDB Online, yang secara terbuka menampilkan jumlah pendaftar, daya tampung, peringkat, hingga kelulusan siswa SMA, Dashboard Kebencanaan, Sitrustme (informasi HIV/AIDS dan IMS), Portal Lowongan Pekerjaan, dan Geoportal Sumbar.
Menurut Wagub, keterbukaan data melalui dashboard ini menjadi salah satu cara agar publik, termasuk Ombudsman, dapat mengawasi kinerja pemerintah secara langsung.
Sementara untuk memastikan pemerataan akses, Pemprov Sumbar menyediakan 119 titik WiFi publik gratis di SMA-SMA daerah pelosok yang dapat dimanfaatkan masyarakat setelah jam sekolah. Angka ini ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 400 titik pada tahun 2029.
Selain itu, ada pula rogram Taman Digital dan Nagari Creative Hub (NCH) sedang dikembangkan.
NCH dirancang sebagai pusat kreativitas digital di nagari yang tidak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal melalui inovasi, literasi digital dan ruang kolaborasi masyarakat.
Wagub Vasko menegaskan bahwa Sumbar terus memperluas kolaborasi untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel di wilayah ini.
“Kami percaya ruang tumbuh keterbukaan informasi di Sumatra Barat masih sangat besar, dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkannya,” jelasnya. B
