Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong dan mengimbau pemerintah daerah dapat turut serta dalam penyelenggaraan bus dengan skema layanan Buy The Service (BTS), yang berfungsi sebagai pengumpan dari dan menuju transportasi massal.
Hal ini disampaikan saat meluncurkan BISKITA Trans Depok di Stasiun Light Rail Transit (LRT) Harjamukti, Depok, Minggu (14/7/2024).
“Kita harapkan, layanan BTS ini bukan hanya menjadi program pemerintah pusat, tetapi juga menjadi program pemerintah daerah. Karena itu, saya mendorong dan mengimbau agar pemda dapat memberikan alokasi dana untuk kegiatan feeder bus ini,” ujar Menhub.
Layanan BTS adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum, untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat.
Layanan ini diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kepada operator, yang akhirnya dinikmati masyarakat.
Menhub mengapresiasi kota-kota yang sudah mulai melakukan pembiayaan, yaitu membayar BTS dengan APBD sendiri, tercatat sudah ada 11 kota yang telah mengalokasikan APBD untuk layanan BTS, yakni Padang, Pekanbaru, Gorontalo, Batam, Tangerang, Semarang, Surabaya, Bali, Surakarta, Jambi, dan Banjarmasin.
Dicontohkan Kota Padang dan Surakarta, yang bukanlah kota-kota yang memiliki APBD tinggi, tetapi menyadari bahwa APBD harus turut serta.
“Ini penting demi konektivitas angkutan umum yang lebih baik. Apa yang kita lakukan sekarang adalah stimulus atau percontohan agar antarmoda berjalan dan masyarakat terlayani dengan baik. Ke depan, semoga semakin banyak Pemda melakukannya. Saya yakin Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang mampu untuk mengalokasikan sebagian APBD, tidak perlu banyak,” jelasnya.
Adapun BISKITA Trans Depok diluncurkan pada 14 Juli 2024. BISKITA ini akan melayani para penumpang yang menuju dan berangkat dari LRT Harjamukti dengan rute trayek menuju Terminal Depok dan sebaliknya.
“Tentu kita melihat pergerakan antarmoda ini harus digalakkan dan harus diurus secara serius agar masyarakat tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, dari dan menuju LRT. Oleh karena itu, pemerintah pusat menyediakan program angkutan BTS untuk menghubungkan titik-titik mayor transportasi,” ungkapnya.
Menhub memperkirakan, jika sepanjang hari ada 2.000 orang yang dapat terlayani melalui BISKITA, maka artinya paling tidak sebanyak 2.000 motor atau mobil pribadi tidak bergerak di jalan.
Selain berbiaya murah, hal ini juga dapat mengurangi polusi dan kemacetan.
Hal ini disambut baik oleh Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Depok segera membahas terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok untuk mendukung layanan BTS BISKITA.
“Terima kasih kepada pemerintah pusat dan Kementerian Perhubungan atas diberikannya BISKITA yang bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat kota Depok. Ini akan sangat bermanfaat bagi pengguna LRT dari stasiun Harjamukti, apalagi ini stasiun yang paling ramai dikunjungi oleh penumpang. Kami akan bahas penggunaan APBD untuk menunjang layanan ini,” ujarnya.
BISKITA Trans Depok akan beroperasi selama 16 jam dari pukul 05.00 hingga 21.00 WIB. Akan ada total 48 titik perhentian dengan total jarak lintasan 34 kilometer.
Saat ini, terdapat 14 unit kendaraan yang siap beroperasi dan 1 unit kendaraan cadangan dengan target sebanyak tujuh ritase per unit. Selama enam bulan di awal beroperasi, layanan ini dapat dinikmati secara gratis.
Selain Depok, kota-kota lain yang telah lebih dulu menerapkan BTS dari Kementerian Perhubungan antara lain Bogor, Bekasi, Palembang, Medan, Bali, Solo, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, dan Surabaya.
Turut hadir Plt Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Tatan Kustandi. BIG
