Pembangunan infrastruktur transportasi tidak hanya di Pulau Jawa, tapi tersebar di seluruh Nusantara, termasuk daerah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan (3TP).
Pembangun infrastruktur transportasi di daerah 3TP akan meeningkatkan ekonomi dan keterbukaan dari keterisolasian dengan wilayah lain
Pembenahan angkutan umum di perkotaan dilakukan untuk mengurangi dampak kemacetan, polusi udara, keselamatan, dan inflasi.
Skema buy the service adalah sistem pembelian layanan angkutan jalan oleh pemerintah kepada pihak operator angkutan umum untuk mendapatkan layanan angkutan jalan yang baik.
Program ini dikemas dengan nama Teman Bus (Transportasi Ekonomis Mudah Aman dan Nyaman) yang diselengarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat diterapkan di 10 kota.
Untuk luar Jawa ada lima daerah, yakni Palembang (Trans Musi Jaya), Medan (Trans Metro Deli), Bali (Trans Metro Dewata), Makassar (Trans Mamminasata), dan Banjarmasin (Trans Banjarbakula).
Angkutan bus perintis dioperasikan di 32 provinsi dengan 278 rute dan panjang trayek mencapai 32.262 km. Dilayani dengan 514 armada.
Angkutan bus perintis yang melintas di jalan nasional beralih menjadi trayek komersial, seperti trayek Tanjung Selor – Malinau (Provinsi Kalimantan Utara). Semula tarifnya Rp50.000, setelah dikomersialkan menjadi Rp100.000.
Sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dibangun di daerah perbatasan Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur.
Ada tiga rute layanan angkutan bus perintis yang melayani warga di perbatasan, yakni PLBN Aruk – Sambas (Provinsi Kalimantan Barat), PLBN Skow – Jayapura (Provinsi Papua) dan PLBN Sota – Merauke (Provinsi Papua Selatan).
Selain itu, juga ada terminal angkutan barang dibangun di PLBN Entikong (Kabupaten Sanggau, Prov. Kalimantan Barat) dan PLBN Skow (Kota Jayapura, Provinsi Papua).
Ada pembangunan Pelabuhan Sungai Nyamuk. Pemerintah mulai memperbaiki tata kelola Pelabuhan Sungai Nyamuk di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.
Kondisi pelabuhan di daerah perbatasan dengan Malaysia yang semula semrawut itu kini dibuat lebih nyaman agar pelayanan penumpang lebih optimal.
Sebelumnya, kondisi Pelabuhan Sungai Nyamuk semrawut. Para buruh penyedia jasa angkut berebutan mencari kosumen saat setelah kapal berlabuh.
Selanjutnya, penumpang melakukan tawar menawar ongkos angkutan barang di jalan yang dilintasi penumpang.
Jalan yang sempit membuat lalu lintas Pelabuhan tersendat dan terjadi penumpukan penumpang di lintasan keluar masuk orang dan barang.
Mulai April 2023, mulai dilalukan penataan. Selain pemugaran fisik pelabuhan, tata kelola juga dibenahi agar Pelabuhan Sungai Nyamuk menjadi tempat yang nyaman bagi penumpang dan orang-orang yang bekerja di pelabuhan itu.
Untuk mendukung pariwisata dan mendongkrak kunjugan wisatawan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) disediakan subsidi 34 trayek Angkutan KSPN tersebar di 10 KSPN.
Ke-10 tujuan wisata itu adalah Provinsi Sumatra Utara (Danau Toba) dan Provinsi Sumatra Barat (Bukittinggi, Danau Maninjau, Istana Pagaruyung, Pantai Carokok).
Selain itu, Provinsi Bangka Belitung (Tanjung Berikat dan Pantai Membalong), Serang, Provinsi Banten (Tanjung Lesung dan Ujung Kulon), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah (Makam Raja Imogiri, Pantai Parangtritis, Kawasan Malioboro, Kawasan Candi Borobudur, dan Pantai Baron).
Ada juga Mataram, Provinsi NTB (Bangko-Bangko, Sembalun, Pantai Selong Belanak), Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Wanci), Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (Kawah Ijen, Baluran), Surabaya, Provinsi Jawa Timur (Marmoyo dan Wonosalam), Ponorogo, Provinsi Jawa Timur (Sarangan, Ngebel, Jeruk, Pasar Gosong).
Ada enam trayek angkutan barang perintis (1.474 km) dengan 38 truk. Pelabuhan yang sudah disinggahi Kapal Tol Laut perlu dilengkapi dengan jaringan angkutan barang perintis, supaya harga barang masih tetap terjaga hingga pelosok pedalaman.
Pelabuhan Malahayati – Blang Bintang (96 km) dan Pelabuhan Malahayati – Blang Pidie (814 km) di Provinsi Aceh, Selat Lampa – Rabai (72 km) di Pulau Natuna, Pelabuhan Tunon Taka – Kota Nunukan (13 km) di Pulau Nunukan, Pelabuhan Merauke – Boven Digoel (429 km) dan Pelabuhan Pomako – Kota Timika (50 km) di Provinsi Papua Selatan.
Angkutan danau di Danau Toba sudah bisa menjadi percontohan pengelolaan angkutan danau di tempat lain.
Pengelolaan angkutan penyeberangan di Danau Toba sudah mengikuti regulasi.
Sekitar 20 pelabuhan penyeberangan di Kawasan Dabau Toba dibawah pengelolaan dan pengawasan Kepala Syahbandar dan Operasi Pelabuhan Penyeberangan (KSOPP) Danau Toba.
Keramaian wisatawan tidak hanya di Kota Parapat, tapi sudah berkembang ke Kota Balige dan di Pulau Samosir.
Dari 13 pelabuhan penyebangan, sebanyak tujuh pelabuhan penyeberangan sudah diresmikan (Ajibata, Simanondo, Tigaras, Muara, Marbun Toruan, Tonggin, dan Balige) dan enam sedang dibangun (Ambarita, Sipinggan, Porsea, Silalahi, Onan Rungu, dan Sigapiton).
Kabupaten Asmat yang termasuk daerah 3TP dibangun pelabuhan laut dan bandar udara.
Keberadaan Pelabuhan Laut Agats dan Bandara Ewer menambah kunjungan kapal laut dan pesawat terbang.
Ada tiga kapal yang dimiliki PT Pelni singgah di Pelabuhan Agats, yaitu KM Tatamialau, KM Sirimau dan KM Leuser melayani rute Pelabuhan Pomako (Timika), Pelabuhan Agats – Pelabuhan Merauke. Pelabuhan tradisional untuk pelayaran rakyat masih beroperasi.
Sementara itu, maskapai Lion Air melayani penerbangan komersial Timika – Ewer – Merauke.
Selama ini, dilayani penerbangan perintis Bandara Mopah (Merauke) – Bandara Ewer (Kabupaten Asmat) dan Bandara Moses Kilangin (Kabupaten Mimika) – Bandara Ewer (Kabupaten Asmat).
Demikian juga dengan Pembangunan Bandara Letung yang terletak di Pulau Jemaja (Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau).
Selain daerah perbatasan sebagai penghasil minyak dan gas juga kaya akan pesona wisata alam dan perairan.
Keberadaan bandara dan pelabuhan di daerah 3TP akan memacu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat setempat dan membuka keterisolasian dengan wilayah sekitar.
(Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat)
