Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, literasi dan edukasi masyarakat di provinsi ini terhadap ekonomi syariah perlu ditingkatkan lebih cepat lagi.
Hal ini mengingat dari sekitar 50 juta penduduk Jabar, 97% masyarakatnya muslim.
Uu Ruzhanul mengungkapkan, ekonomi syariah lebih menguntungkan bagi semua pihak, karena merupakan sistem ekonomi tengah-tengah antara ekonomi liberal dan sosialis dan kapitalis.
Menurutnya, bertransaksi dengan ekonomi syariah dinilai lebih berkah. Di satu sisi Provinsi Jabar memiliki keunggulan yang dapat menjadi peluang pengembangan ekonomi syariah.
Keunggulan itu seperti memiliki kantor cabang bank syariah terbanyak di Indonesia, berada di peringkat enam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019, menjadi kiblat fesyen muslim di Indonesia dan menjadi daerah utama pengembangan sektor halal yang mencakup makanan, pariwisata, serta fesyen.
Untuk itu, Wagub mengajak masyarakat untuk mulai mempelajari tentang keunggulan berekonomi dengan sistem syariah dan mulai beralih ke ekonomi syariah.
Dia menuturkan, hal ini merupakan salah satu peluang yang diberikan oleh negara untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.
“Mari kita beralih kepada ekonomi syariah supaya lebih barokah. Mumpung negara memberikan keleluasaan bermuamalah di bidang syariah,” ujar Uu Ruzhanul Ulum saat Rakor Daerah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah se-Jabar di Aston Cirebon Hotel & Convention Center, Kecamatan Kedawung, Kota Cirebon, Kamis (10/8/2023).
Pak Uu menjelaskan, edukasi dan literasi keuangan inklusif memiliki peran yang sangat penting dalam membangun fondasi kuat bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Fokus pada pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan, akses terhadap produk dan layanan keuangan yang terjangkau, serta pengembangan keterampilan kewirausahaan.
Literasi dan edukasi kepada masyarakat ini, kata Pak Uu, menjadi salah satu peran aktif dari TPAKD.
Wagub Jabar mengimbau agar TPAKD melibatkan para kiai dan ulama dalam menyampaikan ilmu-ilmu ekonomi syariah kepada masyarakat.
“Mungkin selama ini TPAKD belum bergerak dengan baik, sehingga ekonomi syariah tidak bisa berjalan seperti yang diinginkan. Inilah mengapa ada rakor inklusi, tapi inklusi ini tidak bisa berdiri sendirian. Harus ada literasi dan edukasi,” jelasnya.
“Nah, TPAKD ini yang harus memberikan peluang dan pengertian kepada masyarakat. Saya minta, libatkan para kiai dan ulama. Silakan sampaikan dengan lisan para kiai dan ulama, Insyaallah ekonomi masyarakat akan semakin maju dan hebat,” katanya.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan 2022, indeks literasi keuangan Provinsi Jabar sebesar 56,10%, naik dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 37,43%.
Sementara itu, indeks inklusi keuangan tahun 2022 sebesar 88,31%, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya di tahun 2019, yaitu sebesar 88,48%.
Hal tersebut menunjukkan bahwa gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 51,05% di tahun 2019 menjadi 32,21% di tahun 2022. BIG
